Festival Hudoq Pekayang Dayak Bahau, Ritual Adat Sambut Musim Tanam Padi di Mahakam Ulu.
Rabu, 18 Nov 2026, 14:11 WIB | Oleh: Yebdi Trismar
Doc: Antara Foto
Pagi berkabut asap menyelimuti hutan adat Bahau Umaq Suling di akhir Oktober, saat Yosep Tekwan dan keempat rekannya menyusuri jalan setapak memasuki hutan. Sambil berjalan, ia menunjuk ke sejumlah tanaman yang kerap dipanen warga untuk bahan makanan, obat-obatan hingga kerajinan tangan dari hutan itu.
Setelah berjalan selama 15 menit, Yosep berhenti dan meraih satu tumbuhan palem kipas (Licuala olivifera) yang digunakan untuk membungkus makanan yang disajikan dalam festival Hudoq Pekayang, sebuah ritual adat menyambut musim nugal atau menanam padi ladang oleh masyarakat adat Dayak Bahau di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur.
“Kami menyebut ini hilaal untuk membungkus belukut, penganan kecil yang disajikan kepada tamu festival Hudoq Pekayang,” kata Yosep menerangkan.
Beberapa hari menjelang festival, kaum lelaki sudah masuk hutan mengumpulkan berbagai bahan keperluan ritual termasuk daun hilaal untuk membungkus makanan ringan bernama belukut yang terbuat dari beras ketan sebagai bahan utama.
Pada tahun ini, festival digelar pada minggu ketiga Oktober sebagai tanda dimulainya tradisi nugal dengan menggelar ritual Hudoq Pekayang sebagai ucapan syukur dan mendoakan tanaman padi agar tumbuh subur dan terbebas dari hama penyakit.
Hingga hari ini, seluruh keperluan warga untuk menjalankan ritual Hudoq yang diisi dengan tari topeng dari kayu jelutung yang diukir menyerupai kepala burung rangkong atau enggang dan beragam topeng menyerupai satwa lainnya, diambil dari hutan adat yang dijaga secara komunal itu.

Penari topeng hudoq bersiap mengikuti ritual Hudoq Pekayang di Desa Long Pahangai I Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim. Ritual hudoq digelar sebagai tanda memasuki musim nugal atau tanam padi ladang bagi masarakat adat Dayak Bahau. (Helti Marini Sipayung)
“Ini area hutan adat yang sangat dilindungi karena di sinilah kami mendapatkan bahan-bahan keperluan ritual, termasuk bahan makanan dan obat,” katanya menambahkan.
Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Pulau Kalimantan sejak Juli turut menyelimuti wilayah adat Dayak Bahau Umaq Suling Desa Long Pahangai I yang dijaga Yosep Tekwan dan warga desa lainnya secara komunal itu.
Męski kawasan hutan seluas 28 ribu hektare tersebut terbebas dari titik api, warga di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini turut dilanda asap kiriman yang cukup tebal.
Kepala Desa Long Pahangai I yang dalam istilah lokal disebut Petinggi Kampung, Nikodemus Lau, menerangkan upaya mereka menjaga hutan dari kebakaran dengan membentuk tim Masyarakat Peduli Api (MPA) beranggotakan 15 orang, termasuk Yosep Tekwan.
Tim MPA ini rutin berpatroli di dalam hutan adat dan lahan garapan, untuk memastikan hutan dan lahan di wilayah mereka aman dan terhindar dari kebakaran yang tidak terkendali.
Musim nugal
Bulan September biasanya datang membawa hujan, yang berarti saatnya menanam padi ladang atau dalam adat dayak di Pulau Kalimantan disebut musim nugal. Pada tahun ini, krisis iklim memicu El Nino yang membuat hujan datang terlambat. Akibatnya, kemarau masih melanda wilayah Pulau Borneo hingga memasuki awal November.
Namun, kondisi ini tidak mengurungkan tradisi menugal yang sudah menjadi identitas yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk bagi masyarakat adat Dayak Bahau yang mendiami kawasan hulu Sungai Mahakam.
Para petani 13 desa di Kecamatan Long Pahangai, yaitu Desa Datah Naha, Delang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Lunuk Baru, Long Pahangai I, Long Pahangai II, Long Pakaq, Long Pakaq Baru, Long Tuyoq dan Naha Aru, tetap menjalankan tradisi menugal meski intensitas hujan sangat kecil.
Nikodemus mengatakan praktik menugal untuk menanam padi sebagai bahan pangan utama masyarakat dayak sudah menjadi ritual tahunan yang diawali dengan persiapan lahan.
Pembukaan lahan dipraktikkan sesuai adat yang diwariskan leluhur, dimulai dari Mitang Tanaaq yaitu membuat batas-batas ladang yang akan dibuka lalu dilanjutkan dengan Nesak Lumaq untuk memastikan ladang yang dibuka akan baik hasilnya dengan mencari petunjuk Alaaq Yoq yaitu lewat suara burung hisit yang masuk dalam keluarga burung madu (Nectariniidae)
Suara burung ini biasanya dilihat dari arah terbangnya. Bila burung terbang ke kanan artinya pertanda baik, sedangkan bila terbang ke kiri artinya tidak baik.
Langkah berikutnya adalah Nevang-Mulap, yaitu pembersihan lahan dengan menebang hingga menutuh dan mengeringkan kayu tebasan lalu dilanjutkan dengan Nutung, menggunakan belahan-belahan kayu kecil yang nyalanya baik. Setelah istirahat satu hari, pada hari berikutnya dimulailah Nugal, menanam padi ladang.
“Praktik pembukaan ladang ini sudah diturunkan sejak nenek moyang kami dan pembakaran ladang tidak pernah menjadi sumber kebakaran hutan yang tidak bisa kami kendalikan,” kata Nikodemus.
Penutupan musim nugal atau tanam padi dimulai dengan ritual Hudoq Pekayang sebagai ungkapan syukur dan doa agar padi yang ditanam tumbuh dengan subur dan terbebas dari hama penyakit dan diakhiri dengan ritual Hudoq Kawit sebagai tanda berakhirnya masa menugal.
Hutan adat Umaq Suling
Kepala Adat Besar Kecamatan Long Pahangai Aleksius Lawing Lajau mengatakan bahwa bagi masyarakat adat Dayak Bahau, tanah adalah satu-satunya jalan hidup.
Praktik berladang yang sudah dilakoni turun-temurun adalah bagian dari budaya masyarakat adat Dayak Bahau dan Suku Dayak secara umum, untuk memastikan sumber pangan utama yaitu beras tetap tersedia.
“Tanpa tanah, kami tidak bisa hidup. Sedangkan hutan adalah bapak dan ibu atau orangtua bagi kami karena semua keperluan ekonomi dan usaha lainnya disediakan hutan. Kalau hutan hilang, kami bingung,” kata Aleksius.
Hutan Umaq Suling Desa Long Pahangai seluas 28 ribu hektare dan Desa Long Isun seluas 80.400 hektare yang menjadi ruang hidup masyarakat adat Dayak Bahau di wilayah Kecamatan Long Pahangai sudah diusulkan ke pemerintah untuk ditetapkan sebagai hutan adat sejak 2018.
Para tokoh adat memperjuangkan pengelolaan hutan ini secara komunal karena terbukti dapat dijaga dan dilestarikan lintas generasi dan menjadi sumber kehidupan mereka.
“Kami memang berladang berpindah-pindah tapi kami tidak pernah menghabisi hutan karena kami hidup dari hutan. Kami memelihara pohon buah-buah hutan untuk menjaga keberlanjutan hidup satwa liar yang menghuni hutan,” kata Aleksius menegaskan.
Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP) Kalimantan Timur Martha Doq mengatakan pengusulan legalitas hutan adat Bahau Umaq Suling Desa Long Pahangai I dan Desa Long Isun berawal dari keresahan masyarakat atas beban izin konsesi yang memasuki hutan yang selama ini telah mereka jaga.
Berdasarkan catatan PNP Kaltim yang telah mendampingi warga Long Pahangai dan Long Isun sejak 2011, perjuangan mendapatkan pengakuan hutan adat diawali pada 2014 saat warga berjuang menentang penghancuran hutan oleh korporasi yang akan mengambil kayu di hutan Hutan Adat Long Isun dan Long Pahangai I lewat izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau kini dikenal dengan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH).
Menurut Martha, masyarakat adat terbukti mampu menjaga dan mengelola hutan dengan arif, bahkan jauh sebelum negara hadir dengan berbagai aturan. Mereka hanya perlu diakui wilayahnya, lindungi hutannya, dan terbukti mereka bisa menjaga hutan tidak habis terbakar selama kemarau berbulan-bulan di Kalimantan.
Pengakuan dan penetapan hutan adat bukan hanya menyangkut kepastian hak masyarakat tapi keberadaan hutan kedua wilayah ini di bagian hulu DAS Mahakam menjadi bagian penting dari bentang alam yang menopang kehidupan masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam.
“Usulan hutan adat Umaq Suling Desa Long Pahangai I dan Long Isun sudah di tangan Menteri Kehutanan yang kami antar dan serahkan langsung pada 10 Agustus 2026 bersama masyarakat adat,” kata Martha.
Karhutla Kalimantan
Pada musim kemarau El Nino 2026, ketika ribuan hektare hutan hangus terbakar, kawasan hutan adat Umaq Suling baik di Desa Long Pahangai dan Desa Long Isun dapat terlindungi dan bebas dari api.
Warga hanya membakar lahan untuk keperluan berladang tanaman padi dengan sistem yang sudah teruji selama berabad-abad, dilakukan secara terkontrol, bergotong-royong, dan berlandaskan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim dalam kurun Januari hingga 15 November 2025, terdapat 2.678 kejadian karhutla dengan total luas yang terbakar 11.152,28 hektare.
Dari data ini, areal terluas yang terbakar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.120 ha, disusul Paser seluas 1.929, Kabupaten Kutai Barat 1.565, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.388 dan Kabupaten Berau seluas 1.031 ha. Sementara di Kabupaten Mahakam Ulu hanya tercatat luas terbakar 48 hektare selama musim kemarau panjang.
Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(PW-AMAN) Kalimantan Timur Saiduani Nyuk mengatakan selama karhutla 2026 dari 80 komunitas adat yang bergabung dengan AMAN, tidak ada laporan kebakaran.
“Justru yang terbakar adalah lahan sekitar masyarakat adat yang berdampingan dengan konsesi, baik itu hak guna usaha untuk perkebunan sawit, tambang maupun hutan industri,” katanya.
Bagi masyarakat adat kata Nyuk, hutan adalah sumber hidup yang memiliki keterikatan spiritual sehingga cara-cara membuka lahan untuk berladang pun diatur dalam adat.
Pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat dalam berladang juga masih dilestarikan hingga hari ini mulai dari cara menentukan lahan, membaca arah angin, ritual adat sebelum membakar, bahkan waktu untuk membakar juga sudah meminta izin pada leluhur.
“Dalam memperlakukan alam, masyarakat adat itu lebih takut ditegur arwah leluhur dibandingkan ditegur polisi hutan. Artinya keterikatan emosional dan spiritual dengan hutan dan lahan itu menyatu dalam kehidupan mereka,” katanya.
Selain hutan adat Umaq Suling di Long Pahangai dan Long Isun, wilayah adat yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat antara lain hutan adat Muluy di Kabupaten Paser, hutan adat Hemaq Beniung Dayak Tunjung Kampung Juaq Asa di Kutai Barat juga aman dari karhutla.
Dampak buruk karhutla kata Nyuk justru diterima oleh masyarakat adat, seperti yang dialami komunitas adat di Kutai Barat dan Paser. Selama puncak karhutla, AMAN Kaltim mendistribusikan obat-obatan, masker, hingga alat bantu pernapasan darurat.
“Masyarakat adat dan peladang justru sasaran kambing hitam pembakar lahan padahal areal terbakar terbanyak dan terluas ada dalam izin konsesi,” kata Nyuk.
Pernyataan Nyuk ini diperjelas lewat analisis data yang dirilis pada akhir September oleh Tim Advokasi untuk Keselamatan Rakyat (TAKAR) yang terdiri dari Jatam Kaltim, LBH Samarinda, LKBH FH Unmul, Nugal Ecologica Indonesia, PUSHAM MT Unmul, Trend Asia, dan Walhi Kaltim. Analisis itu menunjukkan puluhan ribu titik panas dan ribuan hektare lahan terbakar mayoritas terjadi di dalam area konsesi perusahaan tambang, kehutanan, dan perkebunan.
Berdasarkan analisis data hotspot dan area terbakar geospasial dengan batas izin usaha tambang, kehutanan, serta perkebunan, sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 45.776 titik hotspot di Kaltim dengan total luas lahan terbakar mencapai 16.865,7 ha yang tersebar di 210 desa. Dari total area terbakar tersebut, sebanyak 11.636 hektare atau 69 persen berada dalam batas konsesi milik 172 perusahaan pemegang izin.
TAKAR juga menyoroti sanksi yang dijatuhkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada tiga perusahaan yakni PT I di Paser (360 ha), PT PSR di Berau (270 ha), dan PT DPP di Kutim (152 ha) yang justru tidak masuk dalam jajaran lima besar temuan lahan terbakar terluas. Adapun lima besar perusahaan penyumbang areal terbakar dari temuan koalisi ini yaitu PT LSI Tbk (1.750 ha), PT I I / Unit Labanan (1.557 ha), B Coal (888,7 ha), PT KL (835 ha) dan AM Indonesia (750 ha).
Direktur Walhi Kaltim Fathur Roziqin Fen mengatakan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan titik api, asap dan musim kemarau semata. Karhutla adalah wajah nyata dari pilihan politik pengelolaan ruang, ketimpangan penguasaan lahan dan sejauh mana pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat serta ekosistem di atas kepentingan eksploitasi sumber daya alam.
“Izin-izin korporasi skala besar mulai masuk ke Kalimantan sejak tahun 1990an lalu tahun 1997 kebakaran hutan dan lahan skala masif mulai melanda wilayah Kalimantan dan terparah adalah wilayah pemilik gambut yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Fathur.
Menurut dia, sepanjang akar masalah yaitu penguasaan lahan tidak dibereskan, kejadian karhutla akan terus berulang, sebab area konsesi yang terlalu luas terbukti tidak mampu dijaga dan terus terbakar secara berulang.
Fathur menilai, perusahaan yang tidak memiliki prosedur pengamanan lahan, tidak memiliki tim penjaga lahan yang rawan kebakaran sama artıya dengan membiarkan lahannya terbakar. Maka langkah yang harus dilakukan adalah mengaudit seluruh izin konsesi yang terbakar untuk menilai kelayakan perusahaan atas izin tersebut.
“Saatnya menata ulang kebijakan penguasaan lahan karena yang dijaga warga secara komunal terbukti selamat dari karhutla, sedangkan lahan yang mencapai jutaan hektare secara total di tangan korporasi terus menjadi sumber malapetaka karhutla,” katanya.
Karena itu, perlindungan dan proses rehabilitasi serta perencanaan pemulihan ekosistem dan ekonomi harus segera dilakukan, karena selama ini pemadaman karhutla seringkali tidak dibarengi dengan langkah pemulihan.
Bila hal ini tidak dilakukan, maka bencana karhutla ini akan kembali datang membawa dampak sosial ekonomi yang masif bagi masyarakat Kalimantan Timur. Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak tajam hingga mencapai 9.499 kasus pada Agustus 2026.
Selama karhutla, sedikitnya 1.200 satuan pendidikan dasar di Kutai Barat, Berau, Samarinda, Kutai Timur, Bontang, dan Paser terpaksa menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat tingginya konsentrasi kabut asap. Kualitas udara di Samarinda pada 17 September 2026 tercatat sangat buruk dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 194,42 µg/m³.
Dari sisi ekonomi, kajian Celios (2026) mencatat Kaltim kehilangan potensi pajak bersih sebesar minus Rp9 miliar, serta dampak negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDB Nasional hingga minus Rp271,3 miliar.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!