BPH Migas Kawal Penyaluran BBM Pascabencana di Flores, NTT

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat pascabencana alam di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan dilakukan bersama Komisi XII DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ke Fuel Terminal Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, pada 17-19 September 2026.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan sektor energi, khususnya untuk melihat kondisi ketersediaan dan distribusi BBM setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Flores.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok energi pascabencana berjalan tanpa hambatan. Alhamdulillah, saat ini seluruh kondisi penyaluran energi sudah kembali normal, baik pasokan yang dikirim dari Fuel Terminal Labuan Bajo, Reo, Ende, maupun fasilitas terminal lainnya," ujarnya saat menghadiri kegiatan kunjungan kerja tersebut, Kamis (17/9).

Menurut Wahyudi, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian karena karakteristik wilayah NTT sebagai daerah kepulauan membuat penyaluran energi menghadapi tantangan geografis dan transportasi.

"Proses pemenuhan kebutuhan energi, mulai dari minyak tanah, Biosolar, hingga Pertalite, akan dikawal penuh oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui optimalisasi seluruh jaringan outlet resmi di wilayah NTT. Hal itu mencakup SPBU, agen, maupun pangkalan resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku," tambahnya.

Wahyudi juga menyampaikan bahwa kondisi alokasi dan stok minyak tanah, Biosolar serta Pertalite tersedia dengan baik.

"Kami tegaskan bahwa alokasi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) untuk komoditas tersebut lebih dari cukup," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng menjelaskan karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur.

Jarak antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada transportasi laut, serta kondisi cuaca turut memengaruhi distribusi energi.

"Isu utama yang ingin kami ketahui adalah mengenai kondisi fasilitas fuel terminal di tempat ini. Selain itu, kami juga ingin melihat evaluasi capaian dalam beberapa tahun terakhir serta rencana program-program strategis ke depan," ujarnya.

Bantuan pascabencana

Kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan aksi sosial bagi warga terdampak bencana yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

BPH Migas memberikan bantuan berupa paket vitamin yang dapat mendukung pemulihan warga sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

"BPH Migas berperan aktif untuk menyiapkan suplemen berbentuk vitamin yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan ketahanan tubuh pascabencana ini,” sebut Wahyudi.

Selain itu, Komisi XII DPR RI juga menyerahkan bantuan berupa tabung LPG dan sejumlah perlengkapan kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi serta sejumlah Anggota Komisi XII DPR RI yakni Alfons Manibui, Beniyanto, Cheroline Chrisye Makalew, Dipo Nusantara Upa, Ratna Juwita Sari, Andi Muzakkir Aqil, dan Ahmad Junaidi Auly.

Hadir pula Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Sentot Harijady BTP dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.