PP Tunas Berlaku, PSE Global Terancam Denda hingga 6 Persen Pendapatan

Hal tersebut disampaikan Heru sebagai tanggapan atas apresiasi perwakilan Amerika Serikat terhadap kebijakan pelindungan anak di ruang digital yang diterapkan Indonesia dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta.

"Apresiasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki pengalaman kebijakan yang menarik untuk dipelajari negara lain. Salah satunya adalah pendekatan berbasis risiko, yaitu tidak memperlakukan semua platform digital sama, tetapi melihat tingkat risiko terhadap anak," kata Heru.

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi salah satu aspek yang membuat kebijakan Indonesia menarik untuk dipelajari karena pemerintah tidak menerapkan perlakuan yang sama terhadap seluruh platform digital.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu mengatakan Indonesia juga berupaya menggabungkan sejumlah aspek dalam perlindungan anak di ruang digital, mulai dari tanggung jawab platform, verifikasi usia, pembatasan akses, hingga pengawasan pemerintah.

"Ini bisa menjadi pembelajaran bagi AS bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan edukasi orang tua atau pilihan pengguna," ujarnya.

Heru menilai pendekatan berbasis risiko lebih realistis karena tidak semua platform memiliki tingkat bahaya yang sama bagi anak. Platform dengan risiko tinggi membutuhkan pembatasan yang lebih ketat, sedangkan layanan dengan risiko lebih rendah dapat diberikan perlakuan berbeda.

"Ini juga membuat kebijakan lebih proporsional dan memungkinkan anak tetap memperoleh manfaat teknologi untuk pendidikan, kreativitas dan komunikasi," katanya.

Menurut Heru, pendekatan tersebut juga memberikan ruang bagi inovasi sekaligus tetap menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas dibandingkan penerapan larangan media sosial secara total.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa efektivitas pendekatan berbasis risiko sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menilai tingkat risiko secara akurat serta memastikan platform menjalankan pembatasan yang telah ditetapkan.

"Kuncinya ada pada kemampuan pemerintah menilai risiko secara akurat dan memastikan platform benar-benar menjalankan pembatasan yang ditetapkan," kata Heru.

Heru juga memandang Indonesia perlu terbuka untuk belajar dari Amerika Serikat, terutama dalam hal teknologi, penegakan hukum, dan pengembangan sistem keamanan digital. Menurut dia, keberhasilan kebijakan pelindungan anak di ruang digital pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi penerapan dan kemampuan pemerintah mengukur dampak kebijakan terhadap keselamatan anak.

"Kita tidak boleh puas hanya karena memiliki aturan yang terlihat maju," ujarnya.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joy Sakurai dalam pertemuan dengan Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pihaknya ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam menerapkan pelindungan anak di ruang digital.