Jaga Rupiah Tetap Stabil, Pemerintah Diminta Tahan Modal Asing
📅 Rabu, 16 Sep 2026, 06:30 WIB | Oleh: Tim Penulis“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa.
Fakhrul mengatakan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Menteri Keuangan, salah satunya memastikan setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsinya secara optimal.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.
Ia mencontohkan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).
Selain itu, setiap kebijakan perlu memiliki target yang jelas. Menurut Fakhrul, pemerintah perlu membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir suatu kebijakan agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya.
Fakhrul juga menilai pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan perlu memperkuat koordinasi dengan BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pemerintah lainnya.
Menurut dia, keseimbangan anggaran juga perlu dilihat lebih luas dari sekadar besaran defisit. Menteri Keuangan tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit, tetapi kualitas APBN tidak cukup dinilai dari seberapa kecil angka defisit.
“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.
Fakhrul menambahkan strategi perpajakan perlu berjalan seiring dengan formalisasi ekonomi. Pekerjaan rumah Menteri Keuangan bukan hanya meningkatkan rasio pajak (tax ratio), tetapi juga membangun strategi perpajakan yang mampu mendorong penerimaan negara.
“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!