Rekening Massal Dibuka, Ekonom Ingatkan Bahaya Rekening Dormant

JAKARTA – Keberhasilan program pembukaan rekening massal bagi masyarakat jangan diukur hanya dari kuantitas atau jumlah rekening yang berhasil dibuka.

Karenanya, pemerintah dan industri keuangan perlu memastikan rekening berbiaya rendah, mudah digunakan, interoperable dengan sistem pembayaran nasional, memiliki perlindungan data yang kuat, serta tidak menciptakan ketergantungan permanen kepada satu institusi keuangan tertentu.

“Dua ratus juta rekening tidak otomatis berarti dua ratus juta masyarakat sudah financially included. Setelah account ownership, tahap berikutnya adalah account usage dan akhirnya economic participation,” kata Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/9).

Fakhrul menambahkan bahwa kebijakan juga perlu disertai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama karena sebagian penerimanya merupakan masyarakat yang baru pertama kali memasuki sistem keuangan formal.

Menurutnya, rencana pemerintah yang memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun perlu dilihat lebih luas daripada sekadar program inklusi keuangan.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari evolusi kedaulatan moneter Indonesia di era digital, ketika akses terhadap uang semakin bergantung pada akses terhadap infrastruktur tempat uang bergerak.

Fakhrul menjelaskan, gagasan tersebut mempunyai akar yang lebih panjang dalam arsitektur moneter Indonesia.

UUD 1945 melalui Pasal 23B menempatkan mata uang dalam konstitusi. Kemudian, UU Mata Uang menegaskan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah, sementara UU Bank Indonesia (BI) memberikan mandat kepada BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

“Kedaulatan moneter tidak hanya berbicara tentang apakah sebuah negara mempunyai mata uangnya sendiri. Dalam ekonomi modern, kita juga perlu bertanya apakah seluruh warga mempunyai akses yang efektif terhadap infrastruktur yang membuat mata uang tersebut dapat digunakan,” kata Fakhrul.

Ia menilai perkembangan ini sebagai pembentukan monetary citizenship, yakni suatu kondisi ketika warga negara tidak hanya mempunyai hak menggunakan mata uang nasional, tetapi juga mempunyai akses dasar terhadap infrastruktur moneter dan pembayaran yang semakin dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam perekonomian modern.

“Pada abad ke-20, akses terhadap uang terutama berarti masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan uang tunai. Pada abad ke-21, akses terhadap uang semakin berarti akses terhadap tempat uang tersebut bergerak,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya, program pembukaan rekening yang direncanakan pemerintah dapat menjadi langkah penting yang akhirnya mampu memastikan akses keuangan menjadi bagian dari infrastruktur dasar kehidupan ekonomi masyarakat.

“Negara dahulu memastikan rupiah sampai ke tangan rakyat. Di era digital, tugas berikutnya adalah memastikan rakyat mempunyai jalan untuk masuk ke tempat rupiah bergerak. Kedaulatan moneter pada akhirnya bukan hanya tentang mempunyai mata uang sendiri, tetapi memastikan warga negara dapat berpartisipasi di dalam sistem moneternya,” kata Fakhrul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat.

Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.

Menurut Airlangga, pemerintah akan menyiapkan dana kurang lebih Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.

Ia mengatakan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat belum final.

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.