Ancaman Ganda Saat Kemarau! Banjar Perkuat Mitigasi Karhutla dan Krisis Air

BANJAR - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih untuk menghadapi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat.

Sekda Banjar H Yudi Andrea di Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu, meminta pengelola waduk dan PTAM Intan Banjar meningkatkan pemantauan ketersediaan air bersih, terutama apabila curah hujan terus menurun hingga November mendatang.

“Pemantauan terhadap ketersediaan air bersih harus terus dilakukan, terutama jika kondisi curah hujan masih rendah hingga November. Kita harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.

Yudi mengatakan penyusutan debit Waduk Riam Kanan di Aranio menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian karena waduk tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air baku, pertanian, dan pasokan energi masyarakat.

Selain krisis air, Pemkab Banjar mewaspadai potensi munculnya titik api dari aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan setelah musim panen, sehingga para camat diminta aktif turun ke desa untuk memberikan edukasi kepada petani.

“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegasnya.

Pemkab Banjar juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait penyebab kebakaran lahan, termasuk isu yang menyebut karhutla sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.

Dari sisi kesehatan, ucapnya, Dinas Kesehatan Banjar, diminta mengantisipasi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap dengan memastikan ketersediaan masker dan memprioritaskan distribusi ke wilayah yang paling terdampak.

“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” tutup Yudi.