Target Belanja 2027 Dinaikkan, Menkeu Buka Suara!

JAKARTA – Rencana kenaikan target belanja negara pada 2027 menunjukkan pemerintah masih mengandalkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan ini sekaligus menuntut pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang produktif, tepat sasaran, dan mampu memberi dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan target belanja negara yang dinaikkan sebesar Rp9,1 triliun dari Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak termasuk permintaan tambahan anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L).

"Ya tidaklah. Ini ada keterbatasan. Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity. Jadi kita mesti milih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (7/9).

Dalam rapat kerja pembahasan postur sementara RAPBN 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, target belanja negara dinaikkan dari sebelumnya Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp9,1 triliun.

Peningkatan target belanja negara tersebut hanya terjadi pada pos anggaran belanja pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga, di mana belanja pemerintah pusat ditingkatkan dari sebelumnya Rp3.362,2 triliun menjadi Rp3.371,3. dengan belanja K/L dari sebelumnya Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun.

Selain target belanja negara, proyeksi pendapatan negara dan hibah juga ditingkatkan sebesar Rp9,1 triliun dari sebelumnya Rp3.426 triliun menjadi Rp3.435,1 triliun.

"Kita diminta efisiensi di beberapa tempat, untuk peningkatan kinerja di beberapa tempat," kata Purbaya.

Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy), sebagaimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, target pertumbuhan ini lebih tinggi dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.

Pada 2027, pemerintah menargetkan belanja negara mencapai sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen PDB.

Kemudian, inflasi pada 2027 akan dijaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar AS per barel, lifting minyak ditargetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen, dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 6,5 sampai 7,5 persen. Hal ini didukung dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif.

Adapun tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.

Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, serta indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575.

Perekonomian Indonesia pada semester I-2026 tercatat tumbuh 5,45 persen secara tahunan (yoy).