Argentina Ancam Sanksi Proyek Minyak di Sekitar Kepulauan Falkland

BUENOS AIRES – Argentina mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki dan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di dekat Kepulauan Falkland tanpa izin. Langkah itu diambil setelah Presiden Javier Milei mengatakan bahwa ada perubahan yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan tersebut, menyusul komentar dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Senin (31/8) lalu yang menyatakan bahwa AS sedang meninjau kembali posisinya terkait Kepulauan Falkland

"Ada angin perubahan di dunia yang menguntungkan klaim kita," kata Presiden Milei.

Kantor Kepresidenan Argentina pada Jumat (4/9) lalu menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memerintahkan pembukaan proses untuk menyelidiki dan menghukum 45 entitas yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon di sekitar Kepulauan Falkland.

Dalam pidatonya pada Kamis (3/9) lalu, Presiden Milei memperbarui klaimnya atas Kepulauan Falkland dan mengumumkan sanksi yang lebih keras terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek-proyek minyak di dekatnya.

Pernyataan Kantor Kepresidenan Argentina tidak menyebutkan nama entitas yang terlibat. Namun menurut media Argentina, entitas tersebut termasuk perusahaan Inggris, AS, Kanada, Israel, Denmark, dan Belanda.

Pada Sabtu (5/9) sore, perusahaan jasa ladang minyak Schlumberger, Halliburton, dan Baker Hughes, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak dan tidak akan mengerjakan proyek hidrokarbon di dekat pulau-pulau tersebut.

Inggris dan Argentina berperang selama 10 pekan pada tahun 1982 memperebutkan kepulauan Atlantik Selatan, wilayah seberang laut Inggris yang oleh warga Argentina disebut Las Malvinas.

Kepulauan Falkland terletak sekitar 600 kilometer di sebelah timur ujung paling selatan Argentina dan dikuasai oleh Inggris.

Perang Falkland pada tahun 1982 berakhir dengan penyerahan diri pemerintah Argentina setelah 74 hari konflik yang menewaskan 649 warga Argentina dan 255 tentara Inggris. SB/AFP/I-1