Anggota Partai Jangan Merengek-rengek Bila Hadapi Kasus Hukum

JAKARTA – Anggota partai harus jantan bila kena masalah hukum, jangan minta-minta diperlakukan khusus. Status hukum semua orang sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para kader partai agar tidak minta perlakuan khusus jika tersandung masalah hukum.

"Kader Demokrat tidak boleh minta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," kata AHY saat berpidato dalam acara HUT ke-25 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Sabtu.

Menurut AHY, supremasi hukum harus ditegakkan karena hukum sejatinya diciptakan untuk melindungi rakyat. Salah satu upaya dalam memperkuat supremasi hukum yakni memastikan para penegak hukum bekerja secara profesional dan amanah.

Dengan kuatnya penegak hukum, AHY yakin segala bentuk pelanggaran dari mulai pidana ringan hingga korupsi akan dengan mudah ditindak tanpa pandang bulu. Termasuk jika kadernya yang merupakan pejabat negara terlibat kasus, maka proses hukum harus tetap dijalankan demi memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat.

"Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan," jelas AHY. Hari ini Partai Demokrat menggelar acara peringatan HUT ke-25 di Gedung DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dalam kegiatan ini, AHY dijadwalkan akan memberikan pidato politik selama 30 menit. Beberapa petinggi Demokrat pun hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Eks Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K. Harman dan Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan

Tentara dan Polisi Netral Saat Pemilu

Selain itu,  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono mewanti-wanti TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya untuk netral dalam momen pemilihan umum (pemilu).

"TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata pria yang akrab disapa AHY itu saat berpidato dalam acara HUT ke-25 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Sabtu.

Menurut AHY, pemilu merupakan salah satu momen dimana masyarakat bisa menggunakan haknya dalam berdemokrasi. Hak tersebut menurut dia harus digunakan secara maksimal agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam hal ini lah, lanjut AHY, aparat harus berperan untuk memastikan masyarakat bisa menggunakan hak memilihnya dengan aman dan nyaman. "Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," AHY.

Karenanya, AHY kembali mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menjaga marwa pemilu agar masyarakat dapat menentukan siapa pemimpin Indonesia masa depan. "Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutup dia.

Hari ini Partai Demokrat menggelar acara peringatan HUT ke-25 di Gedung DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu. Dalam kegiatan ini, AHY dijadwalkan akan memberikan pidato politik selama 30 menit.

Beberapa petinggi Demokrat pun hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Eks Presiden , Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K. Harman dan Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan