Kuota Masih Kurang, Pemkab Aceh Barat Usulkan Penambahan BBM Subsidi Untuk Nelayan

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat saat ini terus berupaya melakukan usulan penambahan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk komunitas nelayan di wilayah itu, karena kuota yang saat ini tersedia sebanyak 176 kiloliter (kl) per bulan belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan untuk melaut.

“Alokasi 176 kl per bulan tersebut baru memenuhi sekitar 50 persen dari total kebutuhan nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Angka ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 50 persen dari rekapitulasi kebutuhan rekomendasi yang diterbitkan," kata Kepala bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat, Erfan, kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu (05/9).

Guna menutupi kekurangan tersebut, kata dia, pihak Pertamina memberi kebijakan dengan mengizinkan tiga SPBU umum untuk melayani rekomendasi BBM nelayan, yaitu SPBU Pasir Pinang, SPBU Kuta Padang, dan SPBU Suak Raya.

Namun, menurut dia, Pertamina tidak menetapkan angka kuota pasti untuk alokasi nelayan di ketiga SPBU umum tersebut.

Erfan menjelaskan, keterbatasan pasokan BBM subsidi ini berdampak langsung pada aktivitas melaut para nelayan, karena para nelayan kerap harus mengantri di SPBU umum untuk mendapatkan BBM.

“Kondisi ini memicu penundaan jadwal melaut hingga 4 sampai 5 hari dari rencana awal,” kata Erfan menambahkan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi. Langkah yang telah dilakukan antara lain mengirimkan surat permohonan penambahan kuota dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat ke Pertamina Pusat dan BPH Migas.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengirimkan surat resmi dari Sekda atas nama Kepala Daerah ke Kantor Gubernur Aceh (Biro Ekonomi), serta menyuarakan isu ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Energi tahunan.

Erfan berharap BPH Migas dan Pertamina dapat memaklumi kondisi di lapangan serta menyetujui penambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan Aceh Barat.