Zulhas Tegaskan Pembangunan Papua Harus Libatkan Masyarakat Adat

Doc: Antara

Ket. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan sambutan pada pembukaan Papeda Summit 2026 di Sorong, Rabu (2/9).

Sorong - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus melibatkan masyarakat adat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.

"Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan," kata dia saat membuka PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9).

Menurut dia, pemerintah harus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunan.

"Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh," ujarnya.

Menko Pangan hadir sebagai salah satu pembicara utama dalam Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 selama 2-4 September 2026 di Kota Sorong.

Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, dan mitra pembangunan untuk membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Ia juga menyatakan sejalan dengan pandangan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengenai pentingnya memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.

PAPEDA Summit 2026 mengusung semangat "Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development" dengan menempatkan manusia, lingkungan, dan budaya sebagai fondasi pembangunan Tanah Papua.

Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu melaporkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional.

Selama tiga hari, forum itu membahas lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy), penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut.

Dia berharap, forum tersebut juga bisa menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga kawasan tersebut.