Karhutla Mengganas, Ekonomi dan Kesehatan Terancam

Dampak fiskal daerah akibat karhutla dapat merambat ke provinsi lain melalui keterkaitan sektor seperti industri olahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun ini tak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Kerugian hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan dampak kebakaran dapat merembet ke sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, hingga aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, paparan asap memperbesar risiko gangguan kesehatan. Karenanya, penanganan karhutla perlu diarahkan bukan sekadar pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Center for Economic and Law Studies (Celios) dalam laporan Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai 39,29-123,1 triliun rupiah. “Angka tertinggi tersebut setara 49,1 persen dari proyeksi PDRB Kalimantan Tengah 2026 dan belum memasukkan kemungkinan karhutla meluas hingga akhir tahun, sehingga kerugian riil berpotensi lebih besar,” ujar Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda di Jakarta, Rabu (2/9).

Dengan pendekatan Kiely dkk. (2021) dalam Nature Communications dan data historis World Bank terkait krisis 2015 dan 2019, Celios menghitung kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai 29,54 triliun rupiah atau 0,23 persen PDB nasional.

“Kerugian tersebut tidak hanya berasal dari kayu dan lahan yang terbakar, tetapi juga kontraksi perdagangan, pertanian, akomodasi, serta usaha makanan dan minuman akibat asap dan gangguan produksi,” jelas Huda.

Secara wilayah, Kalimantan Barat mencatat dampak ekonomi nominal terbesar sekitar 5,7 triliun rupiah, diikuti Papua Barat sebesar 4,3 triliun rupiah dan Nusa Tenggara Timur mencapai 2,8 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan karhutla tidak lagi hanya menjadi persoalan Sumatra dan Kalimantan, tetapi telah merambah Indonesia Timur.

Karhutla juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Celios memperkirakan terdapat 269,86 miliar rupiah potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang pada 2026. Jawa Timur mengalami potensi kehilangan terbesar sebesar 93,8 miliar rupiah, disusul Kalimantan Barat 28,9 miliar rupiah.

“Dampak fiskal tersebut dapat merambat ke provinsi lain melalui keterkaitan sektor seperti industri olahan kayu, pulp and paper, serta furnitur,” tegasnya.

Serangan ISPA

Dari sisi kesehatan, Celios menggunakan dua skenario. Pada skenario masyarakat yang didiagnosis ISPA atau infeksi saluran pernafasan oleh tenaga kesehatan, jumlah terdampak diperkirakan mencapai 1,78 juta orang, dengan total biaya kesehatan 9,75 triliun rupiah, terdiri dari 7,13 triliun rupiah biaya langsung untuk rawat inap dan rawat jalan serta 2,63 triliun rupiah biaya tidak langsung.

Sementara itu, jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri turut dihitung, jumlahnya berpotensi mencapai 17,4 juta jiwa dengan total biaya kesehatan hingga 93,56 triliun rupiah. Nilai tersebut setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.

“Faktor kepadatan penduduk membuat jumlah masyarakat yang berisiko terpapar asap jauh lebih besar,” ujar Huda.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai pergeseran karhutla ke wilayah non-gambut menuntut pemerintah mengubah strategi mitigasi yang selama ini berfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatra-Kalimantan. Menurutnya, karhutla 2026 tidak semata dipicu fenomena Super El-Nino, tetapi juga aktivitas korporasi dan kerentanan lahan gambut akibat industri ekstraktif, sementara kekeringan panjang menjadi kondisi yang memperparah risiko kebakaran.

Celios merekomendasikan pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha perkebunan sawit, termasuk yang berstatus PSN, serta izin pertambangan. Audit tersebut perlu disertai sanksi berupa pencabutan izin bagi pelanggar dan hasilnya dibuka kepada publik agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.