Kaltim Dukung Penindakan Tambang Ilegal di Penyangga IKN
📅 Kamis, 03 Sep 2026, 03:27 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan negara.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat menghadiri penguasaan kembali kawasan hutan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita mendukung sepenuhnya Satgas PKH. Jika terjadi penyimpangan di sektor pertambangan harus ditindak karena tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara,” kata Rudy, kemarin.
Satgas PKH pada Senin menguasai kembali kawasan hutan seluas 111,71 hektare di Tahura Bukit Soeharto yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Menurut Rudy, penertiban tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kawasan penyangga IKN dari aktivitas ilegal dan penguasaan kawasan hutan secara tidak sah.
Ia mengatakan Pemprov Kaltim siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum untuk menjaga kawasan penyangga IKN.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan setelah melalui verifikasi lapangan sejak Oktober 2025, penelusuran dokumen, serta pemeriksaan terhadap perusahaan.
Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, kawasan tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan batu bara tanpa dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Satgas PKH menghitung potensi denda administratif atas penggunaan kawasan tersebut mencapai sekitar 147,3 miliar rupiah.
Penguasaan kembali kawasan hutan ditandai dengan pemasangan papan penguasaan negara di lokasi Tahura Bukit Soeharto.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi bersama Wakil Ketua I Satgas PKH Letjen TNI Richard Taruli Tampubolon dan Wakil Ketua II Satgas PKH Komjen Pol Syahardiantono.
Kegiatan itu turut dihadiri Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Chatarina Muliana Girsang, serta Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Ant/S-2
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!