IKN NUSANTARA

Kaltim Dukung Penindakan Tambang Ilegal di Penyangga IKN

📅 Kamis, 03 Sep 2026, 03:27 WIB | Oleh: Tim Penulis

Doc: Antara

Ket. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud (tengah) bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menghadiri pemasangan tanda penguasaan kembali kawasan hutan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (31/8/2026).

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan negara.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat menghadiri penguasaan kembali kawasan hutan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita mendukung sepenuhnya Satgas PKH. Jika terjadi penyimpangan di sektor pertambangan harus ditindak karena tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara,” kata Rudy, kemarin.

Satgas PKH pada Senin menguasai kembali kawasan hutan seluas 111,71 hektare di Tahura Bukit Soeharto yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Menurut Rudy, penertiban tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kawasan penyangga IKN dari aktivitas ilegal dan penguasaan kawasan hutan secara tidak sah.

Ia mengatakan Pemprov Kaltim siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum untuk menjaga kawasan penyangga IKN.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan setelah melalui verifikasi lapangan sejak Oktober 2025, penelusuran dokumen, serta pemeriksaan terhadap perusahaan.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, kawasan tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan batu bara tanpa dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Satgas PKH menghitung potensi denda administratif atas penggunaan kawasan tersebut mencapai sekitar 147,3 miliar rupiah.

Penguasaan kembali kawasan hutan ditandai dengan pemasangan papan penguasaan negara di lokasi Tahura Bukit Soeharto.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi bersama Wakil Ketua I Satgas PKH Letjen TNI Richard Taruli Tampubolon dan Wakil Ketua II Satgas PKH Komjen Pol Syahardiantono.

Kegiatan itu turut dihadiri Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Chatarina Muliana Girsang, serta Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Ant/S-2

Kaltim Dukung Penindakan Tambang Ilegal di Penyangga IKN

Tim Redaksi:

Antara

Penulis

Sriyono

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia

ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...

Baca komentar selengkapnya →
Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot

Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...

Baca komentar selengkapnya →
Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional

Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...

Baca komentar selengkapnya →
Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta

Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...

Baca komentar selengkapnya →
Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi

Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...

Baca komentar selengkapnya →