Negara Harus Jaga Kompetisi, Cegah Rente, dan Perbesar Kapasitas Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia perlu dilihat lebih dari sekadar daya tarik pasar maupun kemudahan berusaha. Dalam perspektif ekonomi politik, investor juga membaca bagaimana kekuasaan ekonomi bekerja, termasuk apakah negara mampu menciptakan arena persaingan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai investor akan melihat apakah semua pelaku ekonomi benar-benar bermain dengan aturan yang sama atau justru ada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kebijakan dan kekuasaan.

“Kalau keberhasilan bisnis terlalu bergantung pada kedekatan dengan pengambil keputusan, itu justru menciptakan risiko bagi investor yang ingin berusaha secara profesional dan jangka panjang,” kata Iyuk.

Menurut Iyuk, persoalan lain adalah konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok usaha tertentu. Dominasi yang terlalu besar dapat menciptakan hambatan masuk bagi pemain baru sekaligus mengurangi efektivitas kompetisi. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membuka pintu investasi, tetapi juga harus memastikan tidak terjadi praktik ekonomi yang memberikan privilese kepada kelompok tertentu.

Ia mengatakan kekuatan pasar domestik juga sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok masyarakat tidak akan menghasilkan perluasan pasar yang kuat.

“Hal yang dibutuhkan investor bukan sekadar 280 juta penduduk, tetapi 280 juta penduduk yang semakin produktif dan semakin memiliki kemampuan konsumsi. Karena itu investasi, penciptaan lapangan kerja, upah, dan pemerataan ekonomi sebenarnya berada dalam satu ekosistem,” katanya.

Iyuk menilai tantangan pemerintah pada akhirnya adalah membangun institusi ekonomi yang tidak mudah ditarik oleh kepentingan jangka pendek maupun kelompok yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Negara harus mampu menjaga kompetisi, mencegah rente, sekaligus memastikan investasi menciptakan lapangan kerja dan memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat.

“Investasi yang sehat bukan hanya soal berapa modal yang masuk, tetapi apakah modal itu masuk ke dalam struktur ekonomi yang sehat dan kemudian memperkuat basis ekonomi nasional,” kata Iyuk.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi sebelumnya mengatakan ada tiga faktor utama yang menentukan minat investor untuk masuk ke suatu negara.

“Investasi tidak bisa hanya dilihat dari insentif dan regulasi saja. Ada tiga faktor kunci, yaitu prospek bisnis jangka panjang, stabilitas pasar terutama daya beli, dan kepercayaan pada iklim bisnis serta kepastian hukum,” kata Hafidz.

Terkait dengan prospek bisnis jangka panjang, Hafidz mengatakan investasi berbeda dengan jual beli yang mengejar margin cepat. Membangun pabrik, kantor, dan melatih sumber daya manusia (SDM) membutuhkan biaya besar dengan profitabilitas yang tertunda.

“Semakin besar nilai investasi, break even point-nya makin lama. Karena itu kepastian jadi kunci. Investor harus yakin aturan tidak berubah-ubah dalam jangka panjang,” ujarnya.

Kedua soal stabilitas pasar dan daya beli. Meski pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia baik, daya beli masyarakat masih rendah, terlihat dari indeks gini yang makin melebar.

“Investor pasti mempertimbangkan prospek pertumbuhan pasar. Di tengah kompetisi global, jangan berharap ada investasi di Indonesia tapi hanya melayani pasar ekspor. Model itu sudah sulit,” jelasnya.

Ia mencontohkan strategi mengandalkan upah murah sudah terdelusi oleh akal imitasi atau AI dan teknologi digital. Negara-negara seperti Eropa bahkan menawarkan insentif fiskal dan teknologi agar investasi tetap di wilayahnya.

“Kalau daya beli kita lemah, investasi pasti juga lemah. Sebaliknya kalau daya beli kuat dan pangsa pasar besar, nanti investasi akan masuk mengejarnya,” tegas Hafidz.

Ketiga, kepercayaan pada iklim bisnis dan kepastian hukum. Hafidz menyebut investor tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh pekerja, vendor, supplier, distributor, dan sistem logistik yang kredibel.

“Tantangan terbesar di Indonesia adalah mencari mitra yang kredibel. Banyak investasi mundur karena terhambat perizinan, partner pembiayaan, hingga mencari mitra usaha. Kalau terjadi fraud, sistem hukumnya lemah, butuh waktu panjang dan biaya besar tanpa kepastian,” katanya.

Ia mencontohkan Singapura yang tidak punya SDA dan populasinya kecil, tapi mampu menjadi business and financial hub karena kredibilitas iklim bisnisnya. “Seandainya iklim bisnis kita setara Singapura, pasti investor akan langsung pilih Indonesia. Nyatanya tidak. Mayoritas kendali finansial bisnis masih di sana karena etika bisnis dan kepastian hukumnya kuat,” ujar Hafidz.

“Kalau prospek jangka panjang, daya beli, dan kepastian hukum bisa diberesi bersamaan, investasi pasti akan tumbuh baik,” pungkasnya.

Penyederhanaan Izin dan Regulasi

Di waktu lain, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan Pemerintah perlu memperkuat tiga strategi utama agar iklim investasi makin menarik.

Pertama, penyederhanaan perizinan dan regulasi dengan memacu birokrasi agar lebih cepat dan transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan investor.

Kedua, hilirisasi industri dan sumber daya alam (SDA) terutama komoditas strategis seperti nikel, timah, dan bauksit. Tujuannya mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Selain itu perlu membangun ekosistem industri terintegrasi yang menarik investasi teknologi dan memperluas lapangan kerja,” kata Esther.

Terakhir, lebih fokus pada sektor prioritas dan digital dengan membangun pusat data atau data center, energi hijau, ekonomi biru, dan semikonduktor. Sektor-sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan selaras dengan tren global. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menarik investasi padat modal, tetapi juga investasi berbasis inovasi dan keberlanjutan.