Keracunan MBG Sidoarjo, Seberapa Ketat Pengawasan SPPG?

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan atau suspend berat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidoarjo Talangangin Kalitengah, Jawa Timur, selama 30 hari setelah dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada ratusan siswa dan santri.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan penghentian tersebut menjadi salah satu langkah internal setelah 512 penerima manfaat dilaporkan terdampak. BGN juga mengusulkan pencopotan kepala SPPG tersebut.

"Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan," ujar Ketut di Jakarta, Rabu (2/9).

Kasus ini kembali menyoroti aspek pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, terutama karena makanan dari satu SPPG disebut diterima oleh sejumlah satuan pendidikan dan kemudian memunculkan kejadian serupa.

Ketut mengatakan BGN masih melakukan investigasi bersama dinas kesehatan untuk memastikan penyebab kejadian. Menurut dia, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kemudian, kami juga melakukan tindakan-tindakan internal, pertama, investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan keracunan," katanya.

Berdasarkan data investigasi terakhir BGN, sebanyak 512 orang terdampak. Sekitar 80 orang masih menjalani perawatan, 312 orang telah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh, sedangkan 120 orang lainnya masih dalam observasi.

"Namun demikian, kita masih observasi sebanyak 120 orang. Saat ini, kita fokus menyelamatkan kesehatan anak-anak kita di beberapa rumah sakit, ini yang kami utamakan," tuturnya.

Besarnya jumlah korban dalam satu kejadian menunjukkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam program berskala besar seperti MBG tidak dapat hanya diselesaikan setelah kasus terjadi. Sistem pengawasan sejak proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima peserta didik menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi.

Penanganan Khusus

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan penanganan korban menjadi prioritas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pasien mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis masing-masing.

"Seluruh pasien tidak ditangani secara seragam, tetapi mendapatkan penanganan khusus sesuai kondisi medis masing-masing pasien," kata Emil setelah mengunjungi korban di RSUD Notopuro Sidoarjo pada Rabu dini hari.

Emil menyebut sebagian pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka membaik. Namun, rumah sakit tetap bersiaga untuk menangani korban yang membutuhkan perawatan lanjutan.

Yang menjadi perhatian, kata Emil, kejadian serupa juga ditemukan di sejumlah satuan pendidikan lain. Seluruhnya disebut memiliki kesamaan, yakni menerima makanan dari SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9).

"Selain pesantren, terdapat sejumlah satuan pendidikan lain yang mengalami kejadian serupa dan seluruhnya memiliki kesamaan yakni menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9)," katanya.

Operasional SPPG Kali Tengah kemudian dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi untuk memastikan penyebab kejadian.

"Pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan terhadap seluruh satuan pendidikan penerima manfaat, untuk memastikan tidak ada siswa atau santri yang mengalami gejala tetapi belum mendapatkan penanganan medis," kata Emil.

Pemerintah daerah juga memastikan seluruh biaya penanganan medis korban, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta, ditanggung pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan hingga Rabu (2/9) pukul 00.45 WIB, korban dari Ponpes Manba'ul Hikam mencapai 424 santri. Selain itu, terdapat 24 korban dari luar pesantren yang diduga mengalami kejadian serupa.

Dari jumlah tersebut, 173 orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Kasus di Sidoarjo menjadi catatan penting bagi pelaksanaan MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat. Penghentian sementara satu SPPG dan investigasi setelah munculnya ratusan korban menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan harus menjadi bagian utama, bukan sekadar respons setelah terjadi dugaan keracunan.

Evaluasi juga perlu memastikan standar pengolahan, pemeriksaan bahan pangan, kebersihan dapur, pengendalian suhu makanan, distribusi, hingga mekanisme pelaporan gejala berjalan konsisten. Sebab, ketika satu titik distribusi mengalami masalah, dampaknya dapat meluas ke banyak sekolah dan peserta didik sekaligus.

Dengan investigasi yang masih berlangsung, penyebab pasti kejadian belum dapat disimpulkan. Namun, penanganan cepat korban dan keterbukaan hasil pemeriksaan menjadi penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.