Ketua Iperindo Dorong Kebijakan Fiskal Bagi Pembangunan Kapal Baru di Indonesia 

JAKARTA – Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) telah melaksanakan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2026 dengan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penetapan Program Kerja 2026–2030, laporan pertanggungjawaban pengurus, serta pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengawas.

RUA IPERINDO berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 24 Agustus 2026 secara daring dan dilanjutkan pada 26 Agustus 2026 secara tatap muka. Seluruh rangkaian RUA berjalan tertib dan lancar. 

Dalam proses pemilihan Ketua Umum, Anita Puji Utami, Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030.

Pada RUA tersebut, Anita  mengatakan industri galangan kapal nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. 

Salah satunya adalah kebijakan fiskal dan pembiayaan yang mampu menciptakan iklim usaha lebih kompetitif bagi industri perkapalan nasional.

“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” ujar Anita yang juga Alumni ITS Surabaya.

Menurut Anita, investasi galangan kapal memiliki karakteristik padat modal dengan fasilitas produksi dan sumber daya manusia yang harus terus dipelihara. Karena itu, kesinambungan order menjadi sangat penting agar kapasitas yang telah dibangun industri nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.

IPERINDO, lanjut Anita, mendorong industri galangan nasional semakin mampu mendukung seluruh kebutuhan kapal di Indonesia, mulai dari maintenance dan repair dengan kualitas terbaik, refurbishment hingga pembangunan kapal baru.

“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kita manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.

Namun, menurut Anita, keberpihakan kepada galangan nasional juga harus diimbangi dengan dukungan kepada perusahaan pelayaran yang ingin membangun kapal baru di Indonesia. Pemerintah perlu menciptakan skema insentif yang membuat pembangunan kapal baru di dalam negeri menjadi semakin menarik dan kompetitif.

“Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelas Anita.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara industri pelayaran dan industri galangan kapal. Pelayaran memperoleh dukungan untuk melakukan investasi armada baru, sementara galangan nasional mendapatkan kesinambungan order sehingga investasi, tenaga kerja dan fasilitas produksi yang telah dibangun dapat terus berkembang.

Di sisi lain, Anita menegaskan industri galangan kapal tidak hanya mengharapkan keberpihakan pemerintah. Galangan nasional juga harus melakukan transformasi dan meningkatkan daya saing, sejalan dengan semangat yang diusung IPERINDO untuk periode kepengurusan 2026–2030.

“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif. Dukungan pemerintah harus kita jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” tegas Anita.