Isu Terusan Suez Jadi Jaminan Utang Mencuat, Mesir Buka Suara

KAIRO - Mesir pada Minggu (30/8), menegaskan tidak akan menggunakan Terusan Suez atau aset negara lainnya untuk melunasi utang pemerintah, seraya menyatakan bahwa jalur air strategis tersebut tidak termasuk dalam rencana semacam itu.

Kabinet mengeluarkan pernyataan tersebut setelah beredar usulan yang menyarankan pengalihan sejumlah aset negara ke Bank Sentral Mesir sebagai imbalan atas pengurangan sebagian utang domestik pemerintah.

Pernyataan itu menyebut usulan tersebut sebagai "pandangan pribadi semata" dan tidak mencerminkan kebijakan pemerintah, serta menegaskan bahwa gagasan itu "tidak dapat diterima dan tidak akan terjadi."

Kabinet bersikap sangat tegas khususnya mengenai Terusan Suez, dengan menyatakan tidak ada rencana untuk menukar, menjaminkan, atau mengalihkan kepemilikan jalur air tersebut demi pelunasan utang.

Disebutkan pula bahwa terusan tersebut berkaitan erat dengan keamanan nasional dan kedaulatan Mesir, serta memegang peranan sentral baik dalam perekonomian negara maupun perdagangan global.

Pemerintah juga menolak gagasan umum mengenai pengalihan aset negara ke Bank Sentral, dengan argumen bahwa pemindahan aset dan kewajiban antarlembaga publik tidak akan mengurangi total kewajiban negara.

Sebaliknya, menurut pemerintah, masalah utang publik harus ditangani melalui penataan struktur utang, biaya layanan utang, likuiditas domestik, serta dampaknya yang lebih luas terhadap kebijakan fiskal dan moneter.

Hassan Heikal, seorang penasihat perdana menteri, melontarkan gagasan tersebut pada Sabtu (29/8).

Dia menyarankan agar Mesir menggunakan kepemilikan saham di perusahaan milik negara atau bahkan Terusan Suez untuk mengimbangi utang domestik dengan cara mengalihkan kewajiban terkait ke Bank Sentral.

Dia merujuk pada penyelesaian utang baru-baru ini yang melibatkan Otoritas Media Nasional Mesir - yang sebelumnya dikenal sebagai Maspero - sebagai kemungkinan model pelaksanaannya.

Pada Kamis (27/8), pemerintah mengumumkan kesepakatan untuk melunasi utang sebesar 88,3 miliar pound Mesir (Rp30,7 triliun) yang dimiliki otoritas tersebut kepada Bank Investasi Nasional, tanpa mengungkapkan ketentuan penyelesaian maupun aset yang terlibat. Ant