Yogyakarta Tak Mau Ketinggalan, AI Jadi Senjata Baru Dongkrak Daya Saing

YOGYAKARTA – Meningkatkan kualitas pelayanan publik bukan hanya soal menghadirkan birokrasi yang cepat dan mudah, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Pelayanan yang efisien dapat memangkas biaya dan waktu bagi masyarakat maupun pelaku usaha, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Ketika birokrasi mampu bekerja lebih responsif dan adaptif, aktivitas ekonomi daerah pun memiliki ruang lebih besar untuk tumbuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

"Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, AI dinilai harus dimanfaatkan untuk membangun kemandirian dan memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Sabtu (29/8).

Menurut dia, karena itu, arah kebijakan pemkot di era AI tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi juga perlindungan UMKM melalui regulasi, personalisasi layanan bagi warga dan pelanggan, peningkatan efisiensi pelayanan, serta penguatan citra Yogyakarta.

"Pemanfaatan AI tersebut didukung fondasi transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 Tahun 2018," katanya.

Dia juga mengatakan transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada efisiensi layanan. Oleh sebab itu, digitalisasi harus menjadi fondasi yang membuka peluang bagi dunia usaha untuk tumbuh lebih cepat.

"Data yang terbuka dan saling terhubung, proses perizinan yang lebih cepat, tata kelola transparan, serta ekosistem inovasi menjadi bagian penting untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, perkembangan perdagangan digital juga menghadirkan tantangan bagi UMKM, penjualan ritel secara daring pada 2025 berada di kisaran 13 sampai 18 persen diproyeksikan meningkat menjadi 28 sampai 33 persen pada 2026.

"Kondisi ini membuka peluang pasar yang lebih luas, namun sekaligus membuat UMKM menghadapi persaingan yang semakin terbuka," katanya.

Dia mengatakan dunia usaha berperan menghadirkan inovasi, investasi, dan lapangan kerja, pemerintah menyediakan regulasi, infrastruktur digital, dan data terbuka, oleh karena itu dunia usaha dan pemerintah bersama mempercepat adopsi AI di kalangan UMKM.

"Upaya ini dapat dilakukan melalui pendampingan digital marketing berbasis AI, akses pembiayaan dan pasar melalui kemitraan, pelatihan literasi teknologi, serta promosi produk lokal ke pasar nasional dan global," katanya.

Dengan demikian, kata dia, AI diharapkan tidak hanya menjadi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal.