Tingkatkan Efisiensi dan Percepat Layanan Publik! Legislator Jabar Dukung Perampingan Satuan Kerja Pemprov

KUNINGAN - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Toto Suharto mendukung rencana perampingan satuan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat pelayanan publik.

Toto dalam keterangannya di Kuningan, Jabar, Kamis, mengatakan penataan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal sekaligus memastikan anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami sangat sepakat dan mendukung upaya perampingan satuan kerja, terlebih melihat kondisi fiskal yang memprihatinkan dan terutama memprioritaskan pelayanan masyarakat lebih cepat,” katanya.

Ia menyebut rencana tersebut juga menjadi perhatian DPRD Jabar dan telah masuk dalam agenda Badan Musyawarah, untuk dibahas melalui rapat paripurna pada 11 September 2026.

Menurut Toto, penyederhanaan struktur birokrasi dapat mengurangi rantai koordinasi sehingga proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat.

Ia menilai efisiensi kelembagaan juga dapat membantu pemerintah menghemat belanja, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.

Toto mencontohkan sejumlah urusan pemerintahan yang menurutnya dapat menjadi bagian dari penataan kelembagaan, seperti sektor peternakan, pertanian hortikultura, dan fungsi riset di lingkungan Bappeda.

DPRD Jabar, kata dia, masih menunggu regulasi yang menjadi dasar pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus untuk mengkaji rencana penataan satuan kerja tersebut.

“Perampingan sangat baik dalam percepatan pelayanan, sehingga dapat memutus mata rantai birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan penataan organisasi pemerintahan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Toto mencontohkan respons Pemprov Jabar dalam menangani kebakaran TPSA Ciniru, Kabupaten Kuningan, yang menurutnya menunjukkan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons kondisi darurat di daerah.

“Pelaksanaan bantuan dalam kategori tanggap darurat mencerminkan percepatan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap kebutuhan daerah,” katanya.