Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

LAYANAN dasar warga tetap menjadi prioritas usai nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 ditandatangani pimpinan DPRD Jakarta bersama Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.

Ketua DPRD Jakarta, Suhud Alynudin, memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 tetap memprioritaskan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat. “Artinya, mandatory spending itu walaupun terjadi penurunan, tetap diupayakan dipertahankan. Ini terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial,” ujar Suhud, Kamis (27/8).

Dia menegaskan, DPRD dan Pemprov Jakarta berkomitmen tidak mengurangi layanan dasar warga di tengah kondisi anggaran yang mengalami penyesuaian. “Itu adalah poin utama dari APBD dan APBD Perubahan,” terangnya.

Selain membahas keberlangsungan layanan dasar, Suhud juga menyebut penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta setara dengan anggaran tahun sebelumnya. “Jadi, dana bagi hasil untuk Jakarta itu memang sudah disampaikan, diturunkan sama dengan anggaran tahun lalu. Artinya, anggaran ataupun APBD murni nanti mesti diupayakan minimal,” ungkap Suhud.

Suhud berharap, alokasi DBH untuk Jakarta dapat meningkat dalam pembahasan RAPBD mendatang. Menurutnya, tambahan DBH diperlukan untuk menjaga kapasitas fiskal daerah sehingga pelayanan publik dan proyek strategis tetap dapat berjalan.

“Tetapi nanti ketika pembahasan RAPBD, diharapkan ada kenaikan. Kita tidak ingin terjadi pengurangan layanan. Kita ingin proyek-proyek strategis di Jakarta tetap bisa berjalan,” katanya.

Sebelumnya, kemendagri menyampaikan pemerintah telah mencairkan 18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah. Dana tersebut disalurkan melalui kurang bayar DBH dan top up Dana Alokasi Umum (DAU).

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Wid/G-1