Polda Sumsel Jadikan Desa sebagai Garis Terdepan Pencegahan Karhutla

PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan memperkuat pencegahan karhutla dengan menjadikan desa sebagai garis terdepan. Edukasi, deteksi dini, dan kolaborasi lintas instansi digerakkan sebelum kebakaran berkembang semakin luas.

Strategi tersebut telah disiapkan sejak awal tahun karena karhutla menjadi ancaman berulang setiap musim kemarau. Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa dilibatkan langsung untuk menjangkau masyarakat di wilayah rawan.

“Karhutla merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, sehingga kami mempersiapkannya sejak awal tahun. Pada Februari, Kapolri juga hadir mengecek langsung kesiapsiagaan karhutla,” ujar Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Menurut Sandi, pencegahan menjadi bagian utama agar kebakaran tidak selalu ditangani ketika api sudah membesar. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai risiko membuka lahan pertanian menggunakan cara pembakaran.

Edukasi dilakukan langsung melalui unsur kewilayahan yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan potensi kebakaran dikenali lebih cepat sebelum berkembang menjadi ancaman lebih besar.

Langkah di tingkat desa juga diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai landasan koordinasi. Aparat kemudian membangun pola kerja bersama pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat di lapangan.

Kolaborasi tidak berhenti ketika kebakaran berhasil dikendalikan atau titik api mulai menghilang. Pemantauan serta rehabilitasi tetap dilakukan untuk memastikan kawasan terdampak tidak kembali terbakar.

Sandi mengatakan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari strategi menyeluruh menghadapi musim kemarau. Pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dirancang berjalan dalam satu pola koordinasi yang saling terhubung.

Upaya tersebut turut dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Palembang. Pertemuan melibatkan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam forum itu, Polda Sumsel menekankan bahwa pemadaman bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla. Pencegahan sebelum munculnya api justru menjadi bagian penting untuk menekan risiko kabut asap.

Kesadaran masyarakat juga dinilai menentukan karena sebagian kebakaran dapat bermula dari aktivitas pembukaan lahan. Karena itu, pendekatan persuasif tetap dikedepankan sebelum langkah hukum menjadi pilihan terakhir.

“Penegakan hukum adalah langkah terakhir, sedangkan yang paling utama adalah pencegahan. Masyarakat jangan membakar lahan dengan alasan apa pun,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Masyarakat turut diminta segera melaporkan setiap titik api kepada Bhabinkamtibmas atau kepolisian terdekat. Kecepatan laporan membantu petugas bergerak sebelum api meluas dan semakin sulit dikendalikan.

Pola penanganan tersebut diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan sejak tingkat paling dekat dengan masyarakat. Desa menjadi titik penting untuk memperkuat edukasi sekaligus mendeteksi perubahan kondisi lingkungan.

Polda Sumsel berharap strategi terpadu tersebut mampu menekan potensi kebakaran sepanjang musim kemarau 2026. Upaya itu sekaligus ditujukan menjaga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. ils/I-1