Tembus 1.235 Desa! Gubernur Maluku Nekat Pangkas Rantai Tengkulak Lewat Koperasi Merah Putih

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku resmi merampungkan pembentukan 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. 

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Kamis mengatakan keberadaan KDKMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menjadikan desa dan kelurahan sebagai basis pengembangan usaha masyarakat.

"Di bidang ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Maluku," kata Hendrik

Ia mengatakan pemerintah berharap koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi dapat menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, KDKMP dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai pasok, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menampung hasil produksi petani dan nelayan di tingkat desa dan kelurahan.

Dari 1.203 KDKMP yang telah terbentuk, sebanyak 51 gerai telah berhasil dibangun. Sementara itu, lebih dari 500 koperasi telah mengantongi akta badan hukum resmi dan sebagian lainnya masih dalam proses pengesahan.

"Kita berharap koperasi ini benar-benar menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Hendrik menjelaskan KDKMP merupakan program strategis nasional berbasis gotong royong yang mencakup seluruh wilayah Maluku, mulai dari Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru hingga Kepulauan Tanimbar.

Ia menilai penguatan koperasi di tingkat desa penting karena dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rantai distribusi yang panjang.

Dalam pelaksanaannya, KDKMP diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pokok melalui kerja sama dengan distributor sehingga masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, koperasi diharapkan mampu menampung hasil pertanian dan perikanan masyarakat dengan harga yang adil sehingga produk petani dan nelayan memiliki akses pasar yang lebih baik.

KDKMP juga dapat dikembangkan sebagai salah satu pintu akses permodalan bagi masyarakat melalui sinergi dengan perbankan pemerintah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Yang paling penting adalah koperasi ini harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan potensi yang ada di masing-masing desa dan kelurahan," kata Hendrik.

Dengan jumlah desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah kepulauan, Pemprov Maluku mendorong pengembangan KDKMP agar menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah sehingga tidak seluruh koperasi menjalankan pola usaha yang sama.

Pemprov Maluku juga terus mendorong penguatan kelembagaan dan legalitas koperasi agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di daerah.