Kebutuhan Dasar, Logistik, dan Keselamatan Korban, Prioritas Penanganan Gempa NTT

Jumat, 21 Agu 2026, 06:00 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto

Penanganan korban gempa NTT harus maksimal dengan prioritas ke korban dan percepatan distribusi bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat.

Ket. Foto: — Sumber: BNPB

Indonesia berduka. Per­soalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum tuntas, bencana lain justru kembali meng­usik ketenangan masyarakat Indonesia. Menjelang peraya­an Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia, gempa dahsyat justru mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB. Akibat gempa bumi itu, ribuan masyarakat terpak­sa mengungsi dan puluhan ditemukan meninggal dunia. Kondisi ini tentu saja memak­sa penanganan kedaruratan yang cepat dan tepat dengan mengutamakan keselamatan jiwa bagi korban gempa.

Hingga Kamis (20/8) ma­lam, total korban jiwa telah mencapai 75 orang dan total pengungsi di seluruh wilayah NTT mencapai 59.647 orang, yang terbanyak ada di Mang­garai.

Badan Nasional Penanggu­langan Bencana (BNPB) men­jadi garda terdepan dalam pe­nanganan bencana tersebut. Untuk mengetahui bagai­mana BNPB menangani ben­cana gempa di NTT, wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini melakukan wawancara dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam se­jumlah kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana pemerin­tah pusat melihat bencana gempa bumi di NTT?

Pemerintah tentu saja ber­komitmen kuat untuk mem­percepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi M 7,7 yang menggun­cang NTT.

Sejak hari pertama kejadi­an kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemu­lihan. Ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendam­pingi masyarakat terdampak.

Bagaimana dengan hasil koordinasi untuk penangan­an gempa NTT?

Pemerintah pusat melaku­kan rapat koordinasi sekali­gus bergerak secara pararel menuju lokasi bencana di NTT untuk memastikan pena­nganan darurat gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 berjalan optimal.

Bapak Menteri Koordi­nator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Sabtu (15/8) siang secara daring menyampaikan arahan bahwa aksi cepat ha­rus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih. Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infra­struktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas.

Gubernur NTT juga diminta mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan peren­canaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit se­mentara.

Dengan adanya identifi­kasi kebutuhan tersebut akan mempermudah BNPB me­ngelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.

Selain itu, Presiden Prabo­wo Subianto juga memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB. Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif.

BNPB meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana, untuk kemudian ditindaklan­juti dengan pengaktifan pos komando (posko) sehingga penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.

Dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak akan mempermudah koordinasi pendataan dampak, penca­rian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi jika diperlukan.

BNPB juga telah meng­gerakkan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang lo­gistik BNPB di Flores Timur.

Sejumlah kementerian dan lembaga lain juga telah meng­gerakkan sumber daya menu­ju lokasi bencana, di antara­nya Basarnas mengerahkan tim khusus SAR dari beberapa wilayah, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk mem­bantu evakuasi dan penyela­matan korban yang tertimpa reruntuhan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum berkoor­dinasi dengan sumber daya di daerah untuk menangani material long­sor di akses jalan mau­pun sungai akibat gempa, Kementerian Sosial di mana bantuan sudah mulai dige­rakkan dari gudang logistik Kupang, NTT. Bantuan ini didorong menuju wilayah terdampak, seperti Ngagekeo dan Sikka. Selain bantuan, personel Tagana juga digerak­kan menuju lokasi terdam­pak. Kementerian Sosial siap dengan pengaktifan dapur umum dan pelayanan psiko­sosial.

Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Menteri Kesehatan akan memimpin rapat awal HEOC pada Sabtu malam, antara pusat, provinsi, dan ka­bupaten/kota. Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB.

Di sektor perhubungan, kementerian terkait me­nyampaikan lima di antara 15 bandara di NTT yang terdam­pak gempa. Meski demikian, seluruh landasan pacu masih dapat digunakan. Kerusakan hanya terjadi pada terminal bandara.

Sedangkan pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang mengalami rusak berat. Pe­labuhan lain masih dapat di­gunakan, sedangkan pelabuh­an penyeberangan ada dua fasilitas terdampak. Dalam membantu penanganan daru­rat, Kementerian Perhubung­an menyiagakan helikopter dan pesawat untuk digunakan di bawah koordinasi BNPB.

Dari unsur TNI dan Polri, personel dan alutsista di­gerakkan menuju wilayah-wilayah terdampak, termasuk pengerahan pesawat dan kapal laut militer.

Seperti Apa penangan­annya?

Penanganan darurat di­lakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai titik terdampak. Jajaran pe­merintah membagi tugas me­nyisir wilayah yang membu­tuhkan bantuan cepat, seperti pergerakan bantuan logistik menuju Kecamatan Reo di Manggarai hingga wilayah terisolasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi intensif juga te­rus dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian/lembaga terkait melalui sistem luring mau­pun video conference guna memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.

Lantas apa strateginya?

Kesiapan strategi serta pengerahan sumber daya logistik dan armada pena­nganan di lapangan. Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, te­lah menampung dan menya­lurkan bantuan logistik, ter­masuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Logistik dari Posko Uta­ma Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Untuk menembus kendala geografis dan wilayah teriso­lasi, BNPB bersama unsur ga­bungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal. Pada jalur udara, disiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesa­wat di Maumere, termasuk helikopter pendukung untuk evakuasi medis darurat.

Sementara pada jalur darat, dilakukan mobilisasi truk-truk logistik ukuran besar di titik-titik penyaluran uta­ma, yang didukung pula oleh pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri pada jalur laut menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

Bagaimana dengan Pe­merintah Daerah?

Saya juga menginstruksi­kan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang by name by ad­dress tanpa harus menunggu data rampung 100 persen, agar intervensi perbaikan bisa langsung dieksekusi.

Pendataan rumah masya­rakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas uta­ma kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah permukiman warga terpenuhi.

Pendataan tidak perlu me­nunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita pro­ses agar penanganan berjalan lebih cepat.

Bagaimana BNPB me­ngirim bantuan hingga wila­yah terluar NTT?

BNPB memanfaatkan moda transportasi laut untuk menerobos keterbatasan akses geografis dan mendis­tribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wila­yah kepulauan terluar di NTT, seperti Pulau Palue.

Pengerahan armada kapal dilakukan guna memasti­kan warga di wilayah yang terisolasi pascagempa tetap mendapatkan pasokan bantuan secara cepat. Distri­busi bantuan ke Pulau Palue di Kabupaten Sikka kami lakukan melalui jalur laut dengan kapal. Langkah ini menjadi solusi percepatan untuk menembus wilayah kepulauan yang memiliki kendala aksesibilitas darat pascabencana.

Penggunaan jalur laut ter­sebut merupakan bagian dari strategi interkoneksi moda transportasi darat, laut, dan udara yang diterapkan BNPB untuk menjangkau seluruh titik pengungsian di NTT.

Bantuan Apa Saja yang Disalurkan?

Adapun bantuan yang telah berhasil disalurkan ke wilayah Kabupaten Sikka mencakup perlengkapan pe­nampungan darurat seperti 146 unit tenda keluarga, 5 unit tenda pengungsi, 200 kasur li­pat, 700 selimut, dan 400 tikar.

Selain itu, BNPB juga me­nyuplai kebutuhan penunjang kehidupan dasar berupa 300 paket sembako, 100 paket kids ware, 100 paket hygiene kit, 5 unit tangki air (water tank), 10 unit genset, serta perangkat penerangan atau light tower.

Apa langkah lainnya?

BNPB mengaktifkan posko darurat dan optimalisasi jalur distribusi di daerah menjadi prioritas utama agar seluruh penyintas, baik di pulau uta­ma maupun pulau-pulau ke­cil, mendapatkan pelayanan yang merata selama masa tanggap darurat.

Selain BNPB, sejumlah ke­menterian dan lembaga juga mengerahkan sumber daya untuk mendukung penangan­an gempa. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain Posko Darurat, apakah Ada Strategi Lain?

BNPB juga mengaktifkan Media Center resmi guna menyajikan pembaruan data penanganan dampak gempa bumi di NTT secara transpa­ran dan terintegrasi.

Pengoperasian Media Cen­ter tersebut ditujukan untuk memberikan informasi terkini secara berkala, sekaligus me­redam simpang siur berita disinformasi di tengah masya­rakat. Mulai hari ini (Minggu, 16/8) setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan infor­masi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore.

Kecepatan dan ketepatan informasi ini menjadi salah satu prioritas yang dibahas dalam rapat koordinasi ber­sama seluruh jajaran Kemen­terian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.

Dia akan mengoman­doi langsung Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Apa Langkah lanjutan­nya?

BNPB bersama Kementeri­an Pariwisata dan Badan Pe­laksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memastikan keselamatan wisatawan yang terdampak gempa di NTT.

Pemerintah mengutama­kan keselamatan warga dan wisatawan dalam upaya penanganan dampak gempa di kawasan destinasi wisata super prioritas Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Flora­tama).

Sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pu­lau Padar akibat penghentian sementara layanan pelayaran dipulangkan setelah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan layanan pelayar­an. Mereka semua sudah tiba dengan selamat di Labuan Bajo.

Seluruh tamu hotel di Labuan Bajo telah dievakuasi ke titik aman di luar gedung, antara lain di Natas Parapuar dan Lapangan RSUD Ko­modo.

Wisatawan yang sempat di­evakuasi dari Meurorah Hotel ke Puncak Waringin kini telah kembali ke fasilitas akomo­dasi masing-masing.

Fasilitas apa saja yang rusak?

BNPB mencatat ada bebe­rapa jalan yang longsor akibat gempa bumi, puluhan rumah warga mengalami rusak be­rat, rusak sedang dan rusak ringan.

Untuk fasilitas kesehatan, tercatat satu rumah sakit di Maumere, mengalami keru­sakan dan banyak puskesmas rusak. Bapak Menteri Kese­hatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak, hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Maumere.

Sementara bandara yang terdampak ada lima bandara. Ada 5 bandara yang terdam­pak, tetapi bukan runaway. Yang terdampak rusak, apa­kah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat itu di gedung terminal ada 5. Kemudian, untuk pelabuh­an yang terdampak ada dua, yaitu Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere.

Bagaimana dengan Evakuasi Korban?

Terkait penanganan korban gempa NTT, Presi­den meminta penanganan maksimal bagi korban. BNPB juga mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat bencana gempa bumi di NTT.

Jumlah korban gempa bumi bertambah satu orang per Kamis (20/8) di Kabupa­ten Nagekeo, sehingga total terdapat 75 korban mening­gal sejak 15-19 Agustus 2026. Kami dari pemerintah meng­ucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga kita, juga memastikan bantuan terus terdistribusi bagi ma­syarakat yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak.

Adapun total pengungsi di seluruh wilayah NTT saat ini sebanyak 59.647 orang dan yang terbanyak ada di Mang­garai.

Bagaimana dengan In­frastruktur yang terdampak gempa?

BNPB melaporkan infra­struktur terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT berangsur pulih. Kondisi kelistrikan di wilayah Flores Barat dan Flores Timur yang bersumber dari 11 trafo terdampak kini telah 100 persen beroperasi kembali dengan baik.

Sebanyak 566.797 pelang­gan yang terdampak akibat gempa tersebut, saat ini sudah di-recovery sebanyak 99,5 per­sen, sisanya atau yang perlu atensi sebanyak 2.732 pelang­gan. Kami berharap pada hari-hari mendatang pelang­gan yang masih tersisa ini bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk jaringan teleko­munikasi yang dikelola PT Telkom di Pulau Flores, tingkat pemulihannya secara total telah mencapai 95,4 per­sen, dengan sisa pengerjaan berfokus dan menjadi atensi di wilayah Manggarai Timur yang masih berada di angka 76,3 persen.

Akses jalan-jalan di NTT secara umum saat ini juga su­dah dapat dilewati, meskipun masih secara terbatas.

Sementara di sektor pen­carian dan penyelamatan, Tim Gabungan dari Basarnas dan kementerian/lembaga terkait masih terus bersiaga di tujuh kabupaten terdampak. Kita sangat berharap bahwa penyelesaian penanganan gempa bumi di NTT ini bisa segera kita diatasi, dan kami mohon dukungan, doa dari seluruh warga negara Indone­sia untuk kita tetap bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini.

Bagaimana dengan ban­tuan untuk rumah korban gempa?

BNPB memastikan du­kungan rumah rusak dan seluruh kebutuhan bagi kor­ban gempa di NTT terpenuhi memberikan penguatan agar para korban tetap tenang dan memiliki harapan dalam menghadapi situasi pas­cagempa.

BNPB akan memberi­kan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakannya, yakni sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Semen­tara itu, bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah akan memberi­kan dukungan pembangunan hunian tetap yang bersifat permanen.

Untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan kita bantu perbaiki. Kalau rusak berat, solusinya adalah hu­nian tetap.

Sebelum hunian tetap bagi rumah rusak berat se­lesai dibangun, BNPB juga menyiapkan dua alternatif tempat tinggal sementara bagi masyarakat. Penyintas dapat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan atau menempati hunian semen­tara (huntara) yang disiapkan pemerintah bagi setiap kepala keluarga.

Riwayat Hidup

Nama Lengkap: Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, Jawa Barat, 8 September 1967

Pendidikan :

  • Akademi Militer (1989)
  • Sesko TNI (2013)
  • Lemhannas (2019)
  • Doktor Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (2024)

Karier :

  • Danrem 051/Wijayakarta (2015-2016)
  • Karo Kepegawaian Settama BIN (2016-2017)
  • Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN (2017-2018)
  • Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya (2018–2019)
  • Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara (2019-2020)
  • Pangdam V/Brawijaya (2020-2021)
  • Kepala BNPB (2021-Sekarang)

Redaktur: Sriyono

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.