Kadinsos Sulsel Hentikan Bansos KPM Terindikasi Judol, Rekening Dibekukan Biar Kapok!

Doc: ANTARA/HO-Dok.Pribadi

Ket. Kepala Dinsos Sulsel Malik Faisal pada MPLS Sekolah Rakyat di Makassar.

MAKASSAR - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sulawesi Selatan Malik Faisal mengemukakan bahwa pemerintah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang rekeningnya terindikasi judi online (judol)

"Terkait bansos yang ada ter-minate namanya, itu karena terindikasi judol, kasusnya kompleks dan tidak semua sama. Ada yang rekeningnya dipake Judol tapi orangnya tidak judol," kata dia di Makassar, Selasa (11/8).

Saat ini, pemerintah sedang melakukan program perubahan perbaikan terhadap data penerima bansos, khususnya di Sulawesi Selatan. Termasuk melakukan cleansing data, karena sejumlah masyarakat sudah mencukupi dan tidak lagi layak menerima bansos tapi masih tetap menerima.

Program perbaikan data ini juga dilakukan karena sejumlah masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 layak menerima bansos tapi ditangguhkan penerimaannya lantaran nomor rekeningnya digunakan secara salah.

Salah satu contonya, seorang nenek di Kabupaten Takalar yang rekening (penerimaan bansos) digunakan anaknya untuk judi online.

"Ada juga rekening dipakai pendampingnya, karena PKH itu per 10 orang ada 1 pendampingnya, tapi dia penerima juga. Ada juga di Jeneponto seperti itu," ujar Malik.

Terkait judol ini, kata Malik, sedang dilakukan perbaikan by name by adress yang dikirim ke masing-masing kabupaten/kota, karena bantuannya ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing penerima. Sementara Pemerintah Provinsi hanya memperoleh dapat data kolektif, penerima bansos per kabupaten.

"Kalau persentasenya kami tidak tahu, tapi paling banyak temuan di daerah kota, utamanya Makassar karena percepatan teknologi di area kota lebih pesat daripada pedesaan yang teknologinya belum begitu maju, jadi judol itu kebanyakan di perkotaan," ujar Malik

Dinsos Sulsel merilis penerima Bansos di Sulsel meningkat dari Desember 2025 sekitar 300.000 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 311.000 saat ini pada Program Keluarga Harapan (PKH).

"Ada kenaikan KPM sekitar 10 ribuan. Kita tidak tahu apa orang miskinnya yang bertambah atau memang program kuotanya untuk Sulsel bertambah," ujarnya.

Hanya saja, hal ini kontras dengan indeks kemiskinan Sulsel yang turun, dari 7,6 persen menjadi 7,43 berdasarkan data makro BPS (Badan Pusat Statistik). Selain itu, dari data mikro DTSN, masyarakat pra sejahtera yang berada di desil 1-5 berkurang dari 4,3 juta menjadi 4,1 juta. Ant