Gencarkan Penggunaan Energi Ramah Lingkungan, IESR Sebut Strategi Multijalur Jadi Kunci Percepatan PLTS 100 GW

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) membutuhkan kepemimpinan yang terpadu dan strategi multijalur dari pemerintah.

"Strategi multijalur harus diterapkan, agar program ini dapat terlaksana efektif, menjawab kebutuhan yang beragam, dan tidak bergantung pada satu skema proyek atau satu sumber pembiayaan," kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa di Jakarta, Minggu.

IESR kata Febby menilai pencapaian PLTS 100 GW membutuhkan strategi multijalur, di mana pemerintah perlu menggabungkan proyek skala besar, PLTS atap, dedieselisasi, listrik desa, kegiatan ekonomi produktif, dan penggantian pembangkit fosil secara bertahap.

Pembangunan kata dia, tidak dapat hanya bergantung pada proyek PLTS skala besar yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Febby mengatakan bahwa proyek PLTS 100 GW ini dapat diimplementasikan melalui beberapa jalur di antaranya, percepatan PLTS atap untuk rumah tangga, bangunan komersial, dan industri.

Kemudian program listrik desa, peningkatan kualitas akses listrik desa melalui Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDes, hingga mampu mendukung kegiatan produktif.

"Selain itu perluasan program dedieselisasi melalui PLTS dan baterai, percepatan proyek PLTS skala besar dalam RUPTL, pemanfaatan PLTS sebagai penyuplai listrik fasilitas pendukung PLTU dan lain sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu pemerintah juga perlu membatalkan rencana PLTU dan PLTG baru yang belum memasuki tahap konstruksi, serta penurunan faktor kapasitas pembangkit fosil eksisting dan penggantiannya dengan PLTS serta baterai.

Dengan pendekatan tersebut, kata dia, kapasitas kumulatif PLTS secara teknis dapat mencapai sekitar 80 GW pada 2030. Namun, IESR menekankan bahwa upaya lebih diperlukan, terutama implementasi PLTS terdistribusi dari berbagai aktor, untuk mencapai kapasitas 100 GW pada 2030.

"Di samping itu, implementasi tetap harus memperhatikan kesiapan sistem dan sumber daya manusia, perkembangan rantai pasok industri, keberlanjutan pembiayaan, dan kualitas proyek," katanya menambahkan.