Program Makan Bergizi Gratis Utamakan Daerah 3T dan Kelompok Rentan

JAKARTA – Pemerintah memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat rentan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8).

Rakortas membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan Program MBG, mulai dari penataan kembali sasaran penerima manfaat, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga berbagai isu teknis lainnya. Pemerintah menargetkan penyelesaian langkah-langkah prioritas tersebut dalam waktu dekat agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penguatan SPPG di wilayah 3T, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi.

"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan," kata Zulkifli Hasan.

Selain fokus pada wilayah 3T, pemerintah juga mengarahkan pelaksanaan Program MBG kepada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program dapat diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memprioritaskan daerah 3T dan kelompok rentan dalam Program MBG. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.

"Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak," tegas Tito Karnavian.

Tito menambahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program MBG berlangsung lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.

Rakortas tersebut juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu mendukung upaya penurunan stunting sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di berbagai daerah, terutama wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus.