Indeks Demokrasi Jakarta di Atas Rata-rata Nasional

JAKARTA – Indeks demokrasi Jakarta pernah rontok pada tahun 2025. “Namun secara umum masih di atas rata-rata nasional,” tutur Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta, Tri Kurnia Prihatono, Rabu.

Jakarta pernah mencatatkan skor indeks demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut. Ini terjadi pada tahun2017 hingga 2021 dengan nilai berkisar 82,08 hingga 84,73. Namun, posisi Jakarta dalam peringkat nasional menurun dari peringkat kedua pada tahun 2023 menjadi peringkat kelima 2024. Kemudian, rontok ke peringkat kedelapan pada tahun 2025. Meski demikian, skor IDI Jakarta masih berada pada kategori tinggi dan di atas rata-rata nasional.

Terkait IDI tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil untuk Menyusun IDI 2026.

“IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan,” katanya.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta, Selasa (4/8), Tri Kurnia, mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas lembaga untuk memberikan masukan. Ini berupa informasi dan data guna mengevaluasi hasil IDI 2025 sekaligus memperkaya penyusunan IDI 2026 yang ditargetkan mencapai skor 85,78.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jakarta Kadarmanto menyatakan peningkatan kualitas demokrasi di Jakarta perlu didukung melalui penguatan keterbukaan informasi public. Kemudian juga peninjauan kebijakan terkait penyampaian pendapat di muka umum, serta penguatan pendidikan demokrasi untuk berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, edukasi demokrasi perlu menjangkau pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat lainnya sehingga memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis. “Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat,” ungkap Kadarmanto.

Indikator Demokrasi

Sementara itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi. “Keterbukaan informasi publik adalah fondasi demokrasi,” kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI Jakarta, Ferid Nugroho.

Dia menjelaskan, demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berpendapat maupun penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh informasi publik yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, keterbukaan informasi berkontribusi terhadap tiga aspek utama dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Ferid menyebutkan KI Jakarta pada tahun lalu telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik terhadap 829 badan publik di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 189 badan publik memperoleh predikat informatif. Ini sebagai indikator meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi keterbukaan informasi.

Meski demikian, dia menuturkan cakupan evaluasi tersebut belum menjangkau seluruh badan publik di Jakarta. Maka, dia terus mendorong peningkatan transparansi, termasuk pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ferid menegaskan keterbukaan informasi harus menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sehingga pelayanan informasi publik semakin inklusif.

Sedangkan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Jakarta Tri Kurnia Prihatono menjelaskan, capaian IDI Jakarta Tahun lalusebesar 82,94. Ini menempatkan Jakarta pada peringkat kedelapan nasional perlu menjadi momentum memperkuat berbagai indikator demokrasi.

Untuk itu, kata dia, perlu evaluasi melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas demokrasi di Jakarta, termasuk melalui penguatan keterbukaan informasi publik. “Masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat agar kualitas demokrasi di Jakarta terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. FGD menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Tri.