Pertamina Selidiki Dugaan Penyalahgunaan QR Code BBM Subsidi, 161 SPBU Sumbagsel Sudah Disanksi

Palembang - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menelusuri dugaan penyalahgunaan penggunaan QR Code Subsidi Tepat dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Jumat (13/11), mengatakan penelusuran dilakukan berdasarkan data registrasi kendaraan dan transaksi penyaluran BBM.

Hal itu menindaklanjuti aspirasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAI Anti Korupsi Sumatera Selatan di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Palembang, Selasa (10/11).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional perusahaan, ketidaksesuaian penggunaan QR Code Subsidi Tepat, serta permintaan penguatan pengawasan dan penindakan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Setiap informasi maupun dugaan penyimpangan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui proses penelusuran serta verifikasi secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia mengatakan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk pemblokiran QR Code atau nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Pnyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya yang mengatur kriteria konsumen pengguna dan peruntukan BBM bersubsidi.

Terkait dugaan penggunaan Biosolar oleh kendaraan operasional perusahaan, Pertamina melakukan pengawasan berdasarkan kriteria konsumen pengguna, jenis kendaraan, peruntukan penggunaan, serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Selain menelusuri dugaan penyalahgunaan QR Code, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pemantauan transaksi dan pemeriksaan operasional SPBU.

Berdasarkan data periode Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbagsel telah dikenai sanksi. Penerapan sanksi dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, serta ketentuan yang berlaku.

"Pertamina tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi. Setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, regulator, dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 dengan menyertakan informasi pendukung, seperti lokasi, waktu kejadian, nomor polisi kendaraan, maupun dokumentasi terkait.