Jaga Konektivitas, PU Kebut Rekonstruksi Permanen 47 Jembatan di Sumatra

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra. Setelah memastikan akses darurat berjalan, fokus diarahkan pada penanganan permanen terhadap 47 jembatan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) dengan total panjang 3.932,1 meter

Penanganan permanen ini menjadi kelanjutan dari tahap darurat yang telah lebih dulu dituntaskan. Sebanyak 48 jembatan sepanjang 1.876,3 meter telah berhasil difungsikan untuk menjamin mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan di tengah kondisi pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, strategi pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur. Tahap pertama difokuskan untuk membuka kembali akses, sedangkan tahap kedua adalah membangun kembali infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan.

“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” ujar Menteri Dody di Jakarta, Sabtu (26/7).

Berdasarkan data Kementerian PU per 25 Juli 2026, seluruh penanganan darurat pada 48 titik jembatan telah selesai dan berfungsi. Rinciannya, 25 titik berada di Aceh yang terdiri dari 14 jembatan nasional dan 11 jembatan daerah. Kemudian 13 titik di Sumut terdiri dari 9 jembatan nasional dan 4 jembatan daerah. Serta 10 titik di Sumbar yang terdiri dari 7 jembatan nasional dan 3 jembatan daerah.

Penanganan darurat di lapangan dilakukan sesuai dengan karakteristik kerusakan dan kebutuhan mendesak di masing-masing lokasi. Beberapa metode yang digunakan antara lain pemasangan jembatan Bailey, pemasangan box culvert, penanganan oprit jembatan, perkuatan struktur sementara, serta pembersihan material longsoran dan alur sungai agar akses dapat segera dilalui.

Keberfungsian jembatan darurat ini menjadi kunci agar rantai pasok kebutuhan pokok, akses layanan kesehatan, dan aktivitas pendidikan masyarakat di daerah terdampak tidak terputus selama proses rekonstruksi permanen berlangsung.

Progres Rekonstruksi

Seiring berfungsinya akses darurat, Kementerian PU saat ini tengah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen terhadap 47 jembatan. Dari total tersebut, 30 jembatan berada di Aceh dengan rincian 21 jembatan nasional dan 9 jembatan daerah. Lalu 8 jembatan di Sumut yang seluruhnya berstatus jembatan nasional. Dan 9 jembatan di Sumbar yang terdiri dari 4 jembatan nasional dan 5 jembatan daerah.

Hingga akhir Juli 2026, rata-rata progres fisik penanganan permanen 47 jembatan tersebut telah mencapai 34,38%. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan desain, pembebasan lahan, serta kondisi cuaca di lapangan.

Sejumlah titik penanganan menunjukkan kemajuan yang signifikan dan ditargetkan selesai lebih awal. Di Aceh, dua jembatan yakni Jembatan Lawe Mengkudu I dan Jembatan Ulee Langa saat ini progresnya telah melampaui 90%. 

Sementara itu di Sumatra Barat, empat jembatan telah rampung 100% dan sudah dapat digunakan secara permanen oleh masyarakat. Keempat jembatan tersebut adalah Jembatan Marga Yasa A, Jembatan Marga Yasa B, Jembatan Sungai Indarung, dan Jembatan Batang Lolo.

Untuk jembatan lainnya, pengerjaan terus berjalan sesuai dengan tahapan kontrak dan ketersediaan anggaran. Kementerian PU memastikan tidak ada pekerjaan yang mangkrak dan seluruhnya akan diselesaikan sesuai target.

Kementerian PU menegaskan bahwa pemulihan jembatan tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga untuk mendorong percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dengan terbangunnya kembali jembatan secara permanen, konektivitas antarwilayah di Sumatra diharapkan semakin kuat. Hal ini akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan jasa, akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM, serta mobilitas masyarakat sehari-hari.

Untuk itu, Kementerian PU terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Koordinasi ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang kita bangun pascabencana ini bukan hanya mengganti yang lama, tapi juga lebih tangguh dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang,” tutup Menteri Dody.