DPRD Bali Pastikan Pansus TRAP Tetap Jalan di Tengah Isu Anggota Mundur

DENPASAR - Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memastikan Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) tetap berjalan di tengah sorotan Fraksi Golkar yang menarik anggotanya di pansus untuk mundur.

“Ini tidak mengganggu kerja pansus, kan seperti kesepakatan, bahwa masih tersisa tujuh kasus ya dan itu yang kita akan selesaikan sampai dengan 6 Oktober 2026,” kata Dewa Mahayadnya di Denpasar, Senin (20/7).

Diketahui Partai Golkar menarik dua anggotanya di DPRD Bali yang tergabung dalam Pansus TRAP.

Selama ini pansus tersebut dibentuk untuk menggali kasus-kasus dugaan pelanggaran terhadap tata ruang, perizinan, dan aset, dimana pada akhirnya semakin banyak masyarakat Bali yang melapor dan membutuhkan pansus untuk membantu menyelesaikan persoalan.

Pimpinan DPRD Bali kemudian mencatat hingga kini setidaknya masih ada tujuh kasus dugaan pelanggaran yang masih diproses Pansus TRAP, sehingga pansus yang terdiri dari perwakilan setiap fraksi itu terus diperpanjang.

Sementara itu Partai Golkar menarik anggotanya sebab menilai alih-alih pansus dilanjutkan, sebaiknya diulang pembentukan kembali, selain itu juga mereka ingin agar aktivitas pansus berjalan sesuai SK saat awal dibentuk.

Atas dinamika ini, Ketua DPRD Bali menyatakan pansus tetap bekerja menyelesaikan tujuh kasus yang sudah dimulai, selain itu juga tetap mendengarkan aduan masyarakat yang masuk, sebab ini merupakan ruang bagi masyarakat.

Terkait mundurnya anggota Fraksi Golkar, Dewa Mahayadnya sendiri mengatakan hingga saat ini belum ada surat atau usulan formal yang disampaikan.

Ia justru ingin melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi melalui dialog rapat pimpinan fraksi dan membuka kembali dokumen tata tertib untuk mencari titik temu yang paling bijak secara musyawarah dan mufakat. 

“Ya tentu kami akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, ini menunjukkan bagaimana sehatnya, dinamisnya juga lembaga kita di DPRD, perbedaan penafsiran terhadap tatib yang kita miliki itu wajar-wajar saja,” ujarnya.

“Ini justru menunjukkan bahwa semua anggota dewan mulai peduli dan boleh dibilang akuntabilitas dan aturan main yang ada di DPRD ini mulai saling memahami satu sama lain, secara kelembagaan kami sangat menghormati sikap politik masing-masing fraksi,” sambungnya menegaskan.

Terlepas dari dinamika di tubuh dewan, Dewa Mahayadnya memastikan keputusan seluruh fraksi bertujuan baik bagi masyarakat.

Sehingga, ia enggan merombak Pansus TRAP dan mengutamakan diskusi untuk menyamakan persepsi.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta turut menanggapi, dimana ia yakin apapun yang terjadi Pansus TRAP tetap akan bekerja dengan baik untuk membantu Pemprov Bali memberantas pelanggaran tata ruang.

“Persoalan pansus itu adalah keputusan DPRD, kaitannya dengan keputusan partai politik, itu kami tidak akan pernah berani ikut mencampuri, tapi kalau mengganggu kerja pansus saya kira tidak,” tuturnya.