Kekeringan Panjang Melanda Sitaro, BPBD Turun Tangan Atasi Krisis Air Bersih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, langsung merespons keluhan masyarakat terkait kekurangan air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau dan kekeringan panjang.

Plt Kepala BPBD Sitaro, Frans Lintjewas di Manado, Senin, mengatakan pemerintah daerah telah membahas dan menginstruksikan para pimpinan wilayah, khususnya camat, lurah, dan kepala desa (kapitalau) yang terdampak kekeringan maupun rawan air, segera melakukan pendataan serta mengajukan permohonan bantuan air bersih.

"Menanggapi keluhan masyarakat terkait permasalahan krisis air bersih, pemerintah daerah meminta pimpinan di kelurahan dan desa untuk mendata kondisi yang ada untuk ada penanganan," ujar Lintjewas.

Ia menjelaskan, lurah maupun kapitalau diminta menyampaikan surat permohonan pemenuhan kebutuhan air bersih kepada Pemerintah Kabupaten Sitaro melalui BPBD. Setelah permohonan diterima, BPBD akan mendistribusikan air bersih ke lokasi yang telah ditetapkan dalam usulan tersebut.

"Nantinya kami akan mendistribusikan air bersih ke titik yang telah disiapkan atau ditetapkan oleh kelurahan maupun kampung sesuai dengan surat permohonan. Jadi penyaluran dilakukan berdasarkan titik atau lokasi yang telah disiapkan, sehingga masyarakat dapat mengambil air sesuai kebutuhan di lokasi tersebut," jelasnya.

Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD Sitaro juga telah membuka Posko Siaga Darurat Kekeringan dan Rawan Air yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Sitaro.

Menurut Lintjewas, keberadaan posko tersebut bertujuan untuk menerima laporan, keluhan, maupun koordinasi dari masyarakat dan pemerintah wilayah terkait dampak kekeringan.

"Apabila ada permasalahan atau keluhan terkait kekeringan maupun kebutuhan air bersih, masyarakat dapat menyampaikan langsung ke Posko Siaga Darurat Kekeringan dan Rawan Air yang telah kami buka," katanya.

Camat Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Riki Ronald menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan pemerintah daerah kepada lurah dan kapitalau yang mengalami dampak kekeringan telah diminta segera mengajukan permohonan pemenuhan air bersih.

"Kami telah mengarahkan seluruh lurah dan kapitalau di wilayah yang terdampak kekeringan agar segera membuat surat permohonan pemenuhan air bersih, sehingga bantuan dari pemerintah daerah melalui BPBD dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Riki Ronald.

Pemerintah Kabupaten Sitaro berharap langkah tersebut dapat mempercepat penanganan kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah yang terdampak kekeringan, sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran sesuai titik yang telah ditetapkan pemerintah setempat.

Sebelumnya warga di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro mengaku mereka membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga berkisar Rp110 ribu per tong berkapasitas 600 liter hingga Rp300 ribu per mobil tangki berkapasitas 3.000 liter, karena dampak kekeringan yang menyebabkan air bersih khusus ke desa-desa tidak jalan.

"Sampai sekarang kami masih kesulitan mendapatkan air bersih. Belum ada pendataan ataupun langkah yang benar-benar responsif dari pemerintah untuk membantu masyarakat," kata Natalia, warga Pulau Siau, Senin.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Pricylia Bawole, juga meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih bagi wilayah yang mengalami kesulitan akses.

"Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro sangat prihatin dengan kesulitan yang dialami masyarakat akibat musim kemarau yang cukup lama ini."