PKB: Etnis Tionghoa Jadi Arsitek Utama Pembangunan Republik Indonesia

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan etnis Tionghoa merupakan salah satu arsitek utama dalam pembangunan Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Neng Eeem dalam sambutannya pada dialog kebangsaan Peran Tionghoa dalam Pusaran Kebangsaan di Jakarta, Minggu (19/7), merespons masih adanya dikotomi semu antara pribumi dan nonpribumi.

“Jika kita berani menengok masa lalu dengan mata batin yang jernih, etnis Tionghoa bukanlah penumpang gelap di kapal besar bernama Indonesia, mereka adalah salah satu arsitek utama, pendiri sekaligus pemilik sah saham republik ini,” kata dia.

Dia mengatakan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pembauran budaya telah mengakar kuat di Nusantara melalui interaksi damai. Denyut akulturasi telah mengalir dalam keseharian masyarakat, mulai dari kuliner hingga arsitektur.

“Di masa itu, Laskar Tionghoa dan pejuang Jawa bersatu di medan laga, menghantam kezaliman VOC. Sejarah ini menjadi bukti bahwa solidaritas lintas etnis demi menegakkan keadilan telah tumbuh subur di bumi pertiwi sejak berabad-abad silam,” ujarnya.

Masa-masa kelam memang sempat mewarnai perjalanan sejarah pascakemerdekaan. Namun, presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah mengambil langkah penting dalam memberantas diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

Neng Eem menyebut kebijakan Gus Dur itu merupakan manifestasi dari nilai humanisme dan keadilan sosial.

“Melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mematahkan belenggu Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Beliau memulihkan hak sipil etnis Tionghoa, mengembalikan kebebasan merayakan Imlek, dan menempatkan Khonghucu setara dengan agama lainnya,” jelas dia.

Perjuangan tersebut berbuah manis. Ia menyebut etnis Tionghoa telah kembali berkontribusi tanpa canggung, baik di birokrasi, parlemen, dunia akademis, seni budaya, hingga panggung olahraga internasional.

Namun, ia tidak memungkiri dikotomi antara pribumi dan nonpribumi masih menghantui. Dia menekankan, polarisasi semu itu hanyalah sekat psikologis yang sengaja diwariskan oleh politik pecah belah kolonial.

F-PKB MPR RI berkomitmen untuk mengikis habis sisa-sisa diskriminasi, menempatkan narasi kontribusi etnis Tionghoa secara proporsional dan terhormat dalam kurikulum sejarah, serta mempererat kolaborasi inklusif antarelemen bangsa.

Indonesia tidak akan bisa melompat jauh jika masih ada warganya yang ditinggalkan di belakang. Karenanya, Neng Eem mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.

“Menjadi Indonesia bukanlah soal garis keturunan atau asal-usul genetik. Menjadi Indonesia adalah sebuah kesepakatan spiritual, kesepakatan politik dan kebudayaan untuk hidup bersama, saling menopang, dan bahu-membahu mewujudkan kejayaan di bawah kibaran bendera Merah Putih,” ujarnya.

Dialog kebangsaan itu diselenggarakan oleh Badan Persaudaraan Antariman (Berani), sebuah badan otonom di bawah naungan PKB yang fokus merawat pluralisme, dalam rangka menyambut Hari Lahir Ke-28 PKB.