Dunia Soroti Mangrove, Ketua BPK Dorong Tata Kelola Berkelanjutan

JAKARTA – Pengelolaan ekosistem mangrove dan wilayah pesisir menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi penyerap karbon biru yang signifikan serta penopang perikanan, pariwisata, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Karena itu, pengelolaan yang berbasis konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan akan memperkuat ketahanan pesisir sekaligus menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan pengelolaan ekosistem mangrove dan wilayah pesisir merupakan isu strategis yang menjadi perhatian dunia.

Dalam konteks ini, Lembaga Pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) memiliki peran penting untuk memastikan tata kelola sektor publik berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

“Pengelolaan ekosistem mangrove dan wilayah pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi masyarakat pesisir, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy),” ucapnya saat membuka Hands-on Audit Training in the Blue Economy: Mangrove and Coastal Area Audit, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN), Bali, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu (15/7).

Dia menerangkan bahwa kegiatan hands-on audit training menjadi wujud komitmen BPK dalam mendukung pengembangan kapasitas pemeriksa di tingkat internasional sekaligus memperkuat kolaborasi antar SAI.

Tantangan global di bidang lingkungan hidup dinilai tak dapat diselesaikan oleh satu negara maupun satu lembaga saja, melainkan memerlukan kerja sama, pertukaran pengalaman, serta pembelajaran bersama,.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, berdiskusi secara aktif, saling berbagi pengalaman, dan membangun jejaring profesional yang berkelanjutan. Semoga pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis peserta, tetapi juga memperkuat kontribusi kita bersama dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan pembangunan berkelanjutan," ujar Ketua BPK.

Pelatihan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 17 Juli 2026 tersebut dilaksanakan dengan pendekatan blended learning yang mengintegrasikan tahapan self-learning, distance learning, dan face-to-face learning.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pembelajaran mengenai konsep blue economy, pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir, audit berbasis teknologi spasial, penggunaan drone dalam pemeriksaan, penyusunan Audit Finding Matrix (AFM), analisis akar permasalahan (root cause analysis), hingga penyusunan rekomendasi pemeriksaan yang berorientasi pada peningkatan audit impact.

Program pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pemeriksa SAI dari berbaga negara, pemeriksa BPK, serta peserta dari kementerian terkait. Kegiatan juga melibatkan narasumber dari BPK, INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA), kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkaya perspektif peserta mengenai tata kelola lingkungan, perubahan iklim, dan pemeriksaan sektor blue economy.