Indeks Harga Beras Tetap Terkendali, Mampukah Stabilitas Ini Bertahan?

JAKARTA — Kondisi perberasan nasional dilaporkan masih cukup terkendali. Ini dapat terlihat dalam pengumuman teranyar dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan jumlah kabupaten/ kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras telah mengalami penurunan sampai minggu pertama Juli 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyatakan ada 113 kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH beras. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan akhir Juni 2026 yang masih terdapat 138 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH beras.

"Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Deputi BPS Ateng di rapat pengendalian inflasi di Jakarta pada Rabu (8/7).

"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/ kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," kata Ateng lagi.

Kendati demikian, dalam analisis yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), hanya 55 kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai awal Juli 2026 dengan kondisi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Selebihnya masih berada di dalam koridor HET beras medium.

Untuk itu, pemerintah tiada hentinya menjaga stabilitas harga beras melalui implementasi program intervensi dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per 7 Juli 2026 telah mencapai 5,2 juta ton. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy, sehingga pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino menerpa.

"Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik," terang Sarwo.

Dalam catatan Bapanas, sejak Januari total intervensi CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton. Ini terdiri dari realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari dengan 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras pada Maret sampai Juli yang telah 431,6 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni lalu. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton. Selebihnya, CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 42,43 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

Efek GPM

Tidak hanya itu, Sestama Bapanas Sarwo juga menuturkan instrumen andalan pemerintah, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan pelaksanaan GPM yang intensif di seluruh daerah akan membantu stabilitas harga pangan pokok strategis.

"Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Bantuan pangan akan kembali diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia," kata Sarwo lagi.

Sebagai kontinuitas program bantuan pangan, pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli 2026 ini sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan bantuan pangan beras ke masyarakat hingga 1,66 juta ton.

Kepala Bapanas Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyatakan bahwa beras sudah tidak lagi menjadi komoditas penyumbang andil inflasi yang terbesar. Inflasi beras berhasil diredam dalam 2 tahun terakhir.