RI Perlu Optimalkan Pengembangan KEK

Keberhasilan KEK tidak cukup mengandalkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor melalui investasi, promosi, pengembangan SDM, serta tata kelola yang efektif.

Jakarta – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dinilai perlu diarahkan tidak hanya untuk menarik investasi, tetapi juga meningkatkan daya saing destinasi wisata secara menyeluruh, memperkuat ekonomi daerah, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan KEK Pariwisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengangkat daya saing destinasi wisata Indonesia di tingkat global.

"KEK Pariwisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing destinasi Indonesia di tingkat global," kata Evita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pariwisata, Badan Pengelola Otorita, ITDC, dan MPRD, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurutnya, keberhasilan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas sektor melalui peningkatan investasi, promosi destinasi, penyelenggaraan event internasional, pengembangan sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan yang efektif.

Selain itu, pembangunan kawasan prioritas juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, konektivitas, kepastian investasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penciptaan ekosistem usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara luas.

"Oleh karena itu, melalui RDP dan RDPU hari ini, Komisi VII ingin memperoleh penjelasan secara komprehensif mengenai arah kebijakan pengembangan KEK, yang merupakan super prioritas nasional, progres pembangunan dan pengelolaan kawasan, strategi peningkatan investasi dan promosi, pengembangan destinasi dan penyelenggaraan event, koordinasi antarkementerian lintas lembaga dan badan pengelola," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi mengatakan dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada kawasan inti KEK, tetapi juga pada penguatan ekosistem pariwisata di wilayah sekitarnya.

"Dukungan Kementerian Pariwisata untuk KEK pariwisata tidak hanya berfokus pada kawasan inti KEK, karena itu menjadi kawasan yang dikelola oleh pengelola KEK, tetapi juga mencakup penguatan ekosistem pariwisata secara menyeluruh," katanya.

Menurut Reza, pemerintah terus memperkuat daya saing destinasi melalui peningkatan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), pengembangan desa wisata, diversifikasi produk wisata, promosi investasi, hingga penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Aspek Fundamental

Sementara itu, Pengamat moneter dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai pengembangan KEK, termasuk KEK Kura Kura Bali yang diproyeksikan menjadi pusat keuangan internasional, harus diawali dengan penguatan aspek fundamental.

"Aspek fundamental perlu diperbaiki," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kepastian hukum, kemudahan perizinan, iklim investasi, serta meningkatkan infrastruktur agar mampu menarik investor global tanpa menggeser peran pariwisata sebagai sektor unggulan Bali.

"Pusat keuangan dunia itu bagus untuk peningkatan citra. Harapannya tidak menggeser sektor pariwisata Bali," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah disarankan mempercepat penyempurnaan regulasi KEK, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, menjamin kepastian hukum investasi, serta memastikan seluruh proyek pengembangan kawasan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, KEK tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.