Reformasi PBB Dinilai Mendesak Hadapi Krisis Global

Jakarta – Reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, konflik bersenjata, serta melemahnya efektivitas sistem multilateral dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional. Berbagai pemimpin dunia hingga kalangan akademisi menilai organisasi tersebut perlu bertransformasi agar mampu menjawab tantangan abad ke-21 sekaligus mempertahankan relevansinya sebagai pilar utama tata kelola global.

Dikutip dari Antara, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan tatanan dunia yang selama ini bertumpu pada hukum internasional kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, semakin banyak negara yang mengabaikan aturan internasional ketika dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

"Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam, saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan-aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri," kata Steinmeier saat membuka Konferensi Keberlanjutan Hamburg, Senin (29/6).

Ia menilai politik internasional kini semakin diwarnai persaingan kekuatan, pola pikir zero-sum, serta konfrontasi yang mengikis fondasi kerja sama global.

"Semangat kebrutalan dan kekejaman sedang melanda politik internasional," ujarnya.

Meski demikian, Steinmeier menegaskan solusi bukanlah meninggalkan sistem multilateral. Sebaliknya, PBB harus diperkuat melalui reformasi kelembagaan agar mampu bekerja lebih efektif dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat internasional.

"Penarikan diri dari PBB akan menjadi tindakan yang picik dan fatal. Namun demikian, PBB harus berubah, harus menjadi lebih efisien dan efektif, buktikan bahwa badan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik ketimbang para pemimpin otoriter dengan fantasi kemahakuasaan mereka," katanya.

Seruan senada juga disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang sebelumnya meminta PBB diperbarui agar lebih mencerminkan realitas global saat ini. Menurutnya, organisasi tersebut perlu menjadi lebih efisien, transparan, demokratis, inklusif, dan representatif.

Sanchez juga menilai sudah saatnya PBB dipimpin oleh seorang perempuan sebagai bagian dari penguatan legitimasi organisasi tersebut.

"Sudah saatnya beralih dari komitmen ke tindakan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Ia menilai struktur Dewan Keamanan yang ada saat ini belum mencerminkan keseimbangan geopolitik global, terutama dalam merepresentasikan negara-negara berkembang.

Lula menegaskan perluasan keanggotaan tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas tata kelola global. Bersama India, Brasil selama ini tergabung dalam Kelompok Empat (G-4) bersama Jerman dan Jepang yang memperjuangkan penambahan kursi tetap di Dewan Keamanan.

Perlu Pembenahan

Di Indonesia, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii menilai tuntutan reformasi terhadap PBB semakin relevan mengingat organisasi tersebut kerap mendapat kritik karena dinilai belum mampu merespons berbagai konflik internasional secara optimal.

"PBB sebagai sebuah organisasi internasasional perlu melakukan reformasi kelembagaan untuk melakukan transformasi secara substantif dan simbolis," katanya.

Menurut Syaroni, konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia menunjukkan perlunya pembenahan sistem pengambilan keputusan di PBB agar organisasi tersebut dapat bertindak lebih efektif ketika menghadapi krisis internasional.

Ia menilai salah satu aspek yang paling mendesak untuk direformasi adalah mekanisme hak veto di Dewan Keamanan yang selama ini sering menghambat lahirnya keputusan bersama.