Jangan Biarkan Rp400 T Dana Negara Mengendap di Himbara! SAL Rp400 T Harus Mengalir ke UMKM

Injeksi dana SAL di Himbara hanya akan efektif jika dioptimalkan untuk memperluas kredit produktif, khususnya bagi UMKM, bukan sekadar memperkuat likuiditas bank, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

JAKARTA – Injeksi likuiditas melalui penempatan kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) akan memberikan dampak optimal apabila benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama ini, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terlebih saat krisis.

Namun, jika dana tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperbaiki likuiditas atau menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR), efek bergandanya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan target penyaluran yang jelas agar injeksi likuiditas ini mampu mendorong ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti berharap penempatan kembali dana SAL pemerinah di bank berpelat merah ikut mengungkit ekonomi sektor riil. “Menurut saya, penambahan dana SAL harus dimanfaatkan Himbara sebagai bantalan likuiditas untuk ekspansi kredit produktif. Bukan hanya untuk menjaga rasio LDR bank tetap sehat di tengah pertumbuhan kredit 11,5 persen,” ujar Esther saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan likuiditas besar dari SAL juga menahan kenaikan cost of fund dan menjaga net interest margin (NIM) tetap optimal. Namun, menurutnya, tujuan akhirnya adalah menurunkan hambatan pembiayaan bagi UMKM.

“Injeksi SAL ini menjadi sentimen positif, buktinya saham BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN menguat. Bahkan saya optimistis pertumbuhan kredit Himbara bisa tembus 14-15 persen secara tahunan (yoy) pada 2026. Syaratnya adalah fokus ke UMKM,” katanya.

Meski begitu, Esther menegaskan SAL hanya solusi sementara jika akses pembiayaan tidak diperluas. Ia menyoroti 80 persen lebih masyarakat Indonesia masih unbankable alias belum dapat mengakses layanan pembiayaan bank.

“Mengurangi hambatan pembiayaan UMKM sangat diperlukan. Himbara juga harus kasih pilihan layanan finansial yang lebih beragam, dari kredit, asuransi, sampai dana pensiun,” tegasnya. “Untuk menekan cost of fund, selain financial deepening, perbankan juga harus efisien. Margin yang lebih tipis tapi volume kredit UMKM naik, itu skema yang sehat,” pungkas Esther.

Dana Murah

Seperti diketahui, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar 400 triliun rupiah di Himbara, atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pemerintah sempat menarik sebagian dana SAL yang ditempatkan di Himbara untuk dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

"Totalnya (SAL) mencapao 400 triliun rupiah. Sekarang 170 triliun rupiah, dibalikkan lagi 200 triliun rupiah. (Nanti) ditambah 100 triliun rupiah dan 100 triliun rupiah (lagi). Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media di kantornya, Jumat pekan lalu.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi menilai penempatan dana SAL sebesar 400 triliun rupiah di Himbara harus berdampak nyata pada penurunan bunga kredit dan peningkatan pembiayaan sektor riil, terutama UMKM. “Dana murah dari APBN tidak boleh hanya dimanfaatkan bank untuk menjaga profitabilitas atau likuiditas, melainkan harus menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bunga kredit tetap terjangkau meski suku bunga acuan naik,” jelasnya.

Badiul juga meminta pemerintah menetapkan target kinerja yang terukur bagi Himbara, seperti peningkatan kredit produktif untuk UMKM, manufaktur, pertanian, dan industri padat karya. Dengan kondisi perbankan yang masih kuat, ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (CAR) di atas 25 persen dan kredit bermasalah (NPL) bruto sekitar 2 persen, ia menilai ruang ekspansi kredit masih sangat terbuka.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, yakni meningkatnya akses pembiayaan murah bagi UMKM, tumbuhnya investasi, terciptanya lapangan kerja, serta transparansi penggunaan dana SAL, bukan semata-mata dari stabilitas laba perbankan.