TNI: Dari Dwi Fungsi, Eka Fungsi, Kini Multi Fungsi, Ke Mana Arah Pertahanan Indonesia?

Indonesia tidak boleh kembali ke masa ketika militer terlalu dominan dalam ruang sipil. Namun Indonesia juga tidak boleh mengabaikan pentingnya TNI sebagai pilar utama pertahanan negara.

Karena itu, keseimbangan harus terus dijaga.

• TNI harus tetap kuat.
• Demokrasi harus tetap sehat.
• Supremasi sipil harus tetap berjalan.
• Institusi sipil harus terus diperkuat.
• Pengawasan parlemen harus efektif.
• Kebijakan pertahanan harus transparan dan akuntabel.
• Dan setiap perluasan peran TNI harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis bangsa, bukan karena lemahnya institusi sipil.

Penutup

Perjalanan TNI dari Dwi Fungsi menuju Eka Fungsi, dan kini menghadapi kecenderungan Multi Fungsi, merupakan salah satu isu strategis yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Sebagai bagian dari proses Reformasi yang ikut terlibat dalam penyusunan TAP MPR tentang pemisahan TNI dan Polri serta pembentukan Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Intelijen Negara, saya memandang bahwa semangat Reformasi harus tetap menjadi pijakan utama.

Indonesia membutuhkan TNI yang kuat, profesional, modern, dan dicintai rakyat. Namun Indonesia juga membutuhkan demokrasi yang sehat, masyarakat sipil yang berdaya, dan institusi negara yang bekerja sesuai fungsi masing-masing.

Jangan sampai penguatan TNI beriringan dengan pelemahan institusi sipil. Sebab negara yang maju bukanlah negara yang seluruh urusannya diselesaikan oleh militer, melainkan negara yang mampu menempatkan setiap institusi pada posisi dan peran yang proporsional.

Dengan demikian, pertahanan negara akan semakin kokoh, demokrasi semakin matang, dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, serta sejahtera dapat diwujudkan secara berkelanjutan.