Sekjen INACA: Stimulus Tiket Pesawat Diharapkan Dorong Pemulihan Penerbangan Nasional

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Bayu Sutanto, memaparkan dampak stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu menurunkan harga tiket sekitar sebelas persen selama periode program berlangsung nasional.

Bayu menerangkan bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah bertujuan mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi udara kembali meningkat.

“Penumpang yang membeli tiket pada periode program akan menikmati penurunan harga sekitar sebelas persen,” jelas Bayu Sutanto.

Bayu menegaskan bahwa potongan harga tiket dapat menjadi dorongan tambahan bagi masyarakat merencanakan perjalanan selama liburan sekolah. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang meskipun dampaknya diperkirakan belum terlalu signifikan bagi industri.

“Kami berharap minat masyarakat bepergian meningkat dengan adanya PPN ditanggung pemerintah meskipun kenaikannya tidak besar,” ujar dia.

Bayu mengemukakan bahwa kondisi perusahaan penerbangan nasional hingga kini masih menghadapi tekanan finansial cukup berat. Dia berpandangan bahwa pemerintah dan regulator perlu turut mengambil langkah strategis karena biaya operasional terus meningkat.

“Industri penerbangan masih berada dalam tahap pemulihan dan menghadapi tekanan besar akibat berbagai faktor global,” kata dia.

Dia turut menjelaskan bahwa kenaikan harga avtur serta pelemahan nilai tukar rupiah membebani operasional maskapai. Menurutnya, banyak perusahaan kini menjalankan strategi bertahan dengan memfokuskan layanan pada rute berpermintaan tinggi.

Bayu juga menyorot, beberapa maskapai juga mengurangi frekuensi penerbangan serta menyesuaikan jaringan operasional demi menjaga keberlangsungan usaha nasional sehingga perlunya kebijakan jangka panjang yang mampu mendukung keberlanjutan industri penerbangan secara menyeluruh nasional.

Ia mendorong revisi tarif batas atas serta evaluasi kebijakan PPN agar tercipta kepastian usaha berkelanjutan. ils/I-1