KPK Periksa Dua Saksi untuk Usut Pembayaran Sewa Mesin EDC Bank BRI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi pada Selasa (23/6) untuk mengusut pembayaran sewa mesin electronic data capture atau EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI.

"Kedua saksi hadir. Penyidik meminta keterangan para saksi terkait pembayaran sewa mesin EDC," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (24/6).

Lebih lanjut, Budi mengatakan kedua saksi tersebut adalah Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Manajer Senior Divisi Pembayaran Ritel BRI tahun 2020 berinisial NUG dan IMJ selaku Kepala Bagian Merchant Implementation Management Divisi Pembayaran Ritel BRI pada 2020-2021.

Sebelumnya, KPK pada 26 Juni 2025 mengumumkan memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC.

Pada 30 Juni 2025, KPK mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut sebesar Rp2,1 triliun, dan mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka yang dicekal itu berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.

Untuk sementara, KPK mengatakan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut mencapai Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai proyek pengadaan yang Rp2,1 triliun. KPK menyampaikan pernyataan tersebut pada 1 Juli 2025.

KPK pada 9 Juli 2025, menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI sekaligus Dirut Allo Bank Indra Utoyo (IU).

Selain itu, Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Elvizar (EL) selaku Dirut PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Dirut PT Bringin Inti Teknologi.