Pemerintah Diminta Perkuat Ketahanan Iklim

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih responsif memanfaatkan data dan prediksi iklim dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri menjelaskan lembaganya telah menyediakan data analisis dan prediksi iklim yang dapat menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan status siaga darurat.

“BMKG memberikan informasi tentang analisis hujan yang terjadi, kondisinya kering atau seperti apa, dan juga prediksi.

Pemda yang akan menentukan apakah perlu menetapkan status siaga darurat kaitannya dengan bencana kekeringan ini,” ujar Fachri.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa efektivitas mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kecepatan pemerintah daerah dalam menerjemahkan informasi tersebut menjadi kebijakan konkret.

BMKG mencatat hingga akhir Mei 2026 wilayah yang memasuki kondisi kering telah mencapai 200 zona musim atau sekitar 11,83 persen wilayah daratan Indonesia.

Pada Juni, cakupan wilayah kering diproyeksikan meningkat menjadi 31,6 persen daratan, mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta hingga Kalimantan.