Titiek Soeharto Minta Swasembada Bawang Putih Bisa Secepatnya dan tanpa Impor

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada bawang putih secepatnya mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut masih sangat tinggi.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian serta Badan Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (10/6), Titiek mempertanyakan alasan program pengembangan bawang putih tidak tercantum dalam program kerja prioritas nasional.

Ia menilai upaya mencapai swasembada tidak boleh hanya menjadi wacana yang terus berulang setiap tahun.

"Untuk saya, saya mau tanya lagi mengenai bawang putih. Pak Menteri. Kenapa kok enggak masuk lagi di program kerja prioritas nasional nih?," tanya Titiek kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sesi pendalaman rapat kerja tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pemerintah sebenarnya telah melakukan revisi anggaran untuk mendukung pengembangan bawang putih.

Menurut Amran, program tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan bukan ditunda hingga tahun depan.

Amran mengatakan Kementerian Pertanian telah menggeser anggaran sebesar Rp260 miliar pada tahun ini khusus untuk pengembangan bawang putih. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas masukan dan aspirasi yang disampaikan Komisi IV DPR RI kepada kementerian ya.

Namun, Titiek kembali menegaskan persoalan utamanya bukan sekadar ketersediaan anggaran. Ia mempertanyakan mengapa program tersebut tidak terlihat sebagai prioritas nasional dalam dokumen yang disampaikan kepada Komisi IV DPR.

Menanggapi itu, Mentan menjelaskan tidak tercantumnya program tersebut diduga akibat kesalahan penulisan dalam dokumen. Ia memastikan pengembangan bawang putih tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah dan telah dialokasikan anggaran pada tahun berjalan.

Titiek kemudian merespons dan menegaskan jika pengembangan bawang putih bukan hanya aspirasi daerah tertentu, melainkan kebutuhan nasional. Menurut dia, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan swasembada.

Dia mengingatkan sekitar 80 hingga 85 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor. Padahal, bawang putih merupakan komoditas yang digunakan masyarakat setiap hari dalam berbagai kebutuhan konsumsi.

"Jadi kita harus sepakat semua nih, harus swasembada. Bapak (Menteri Pertanian) harus bikin targetnya kapan mau swasembada?," tegas Titiek.

Karena itu, Titiek meminta Kementerian Pertanian menetapkan target yang jelas mengenai kapan Indonesia dapat mencapai swasembada bawang putih. Menurutnya, target yang terukur diperlukan agar program yang dijalankan memiliki arah dan evaluasi yang pasti.

Menjawab permintaan tersebut, Amran menyatakan Kementerian Pertanian menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai dalam waktu paling cepat tiga tahun dan paling lambat lima tahun.

Ia optimistis target itu dapat diwujudkan dengan dukungan anggaran dan pengembangan sentra produksi.

Menurut Amran, tantangan utama pengembangan bawang putih terletak pada karakteristik benih yang memiliki masa dormansi cukup panjang, yakni sekitar enam hingga delapan bulan. Kondisi itu membuat proses peningkatan produksi tidak dapat berlangsung secepat komoditas lain seperti padi.

Amran menjelaskan pemerintah telah menugaskan sejumlah daerah sebagai pusat pengembangan benih bawang putih, antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Dengan penguatan sentra benih dan perluasan areal tanam yang ditargetkan mencapai 18.000 hektare pada tahun depan, pemerintah berharap target swasembada bawang putih dalam tiga hingga lima tahun dapat tercapai.

"Tiga tahun paling cepat, paling lambat lima tahun. Karena yang masa dorman masalahnya bu. Maaf, seandainya seperti padi, aku sanggup dua tahun (untuk swasembada bawang putih), tetapi dormannya bibit itu, tidurnya itu enam bulan bu, delapan bulan," kata Mentan.