AS Berlakukan Sanksi Baru pada Presiden Kuba dan Anggota Keluarga Castro

WASHINGTON DC - Amerika Serikat pada Kamis (4/6) mengumumkan sanksi ekonomi baru terhadap presiden Kuba dan beberapa anggota keluarga dekatnya, bersama dengan anggota keluarga Castro, sebagai bagian dari peningkatan tekanan terbaru Washington terhadap negara tetangganya yang dipimpin komunis tersebut.

Dari The Guardian, di antara mereka yang menjadi sasaran adalah putra dan cucu dari mantan presiden Raúl Castro, yang meskipun tidak lagi memegang jabatan resmi, tetap menjadi tokoh kunci dalam pengambilan keputusan tentang masa depan pulau tersebut.

Presiden Miguel Diaz-Canel, istri dan anak tirinya juga terkena sanksi terbaru dari Departemen Keuangan yang dikeluarkan pada hari Kamis, begitu pula kementerian angkatan bersenjata revolusioner dan beberapa entitas lainnya.

AS telah memberlakukan embargo terhadap Kuba selama beberapa dekade, tetapi Presiden AS Donald Trump telah secara drastis meningkatkan tekanan terhadap pulau itu dalam beberapa bulan terakhir dan secara terbuka mempertimbangkan untuk mengambil alihnya.

Blokade bahan bakar secara de facto telah memperdalam krisis energi di pulau itu dan menghantam perekonomiannya yang sudah rapuh.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan di X bahwa AS "menargetkan jaringan yang memungkinkan dan mendanai operasi subversif dan radikal Kuba" karena AS "tidak akan lagi mentolerir rezim Marxis radikal" yang mengekspor "revolusi" mereka yang beracun dan jahat ke AS dan tempat lain.

Rubio mengatakan sanksi kini berlaku untuk kementerian angkatan bersenjata revolusioner Kuba, Institut Persahabatan Kuba dengan Rakyat, Amistur Kuba, dan komite-komite untuk pertahanan revolusi.

“Siapa pun yang menyediakan layanan kepada aktor-aktor yang dikenai sanksi ini berisiko terkena sanksi juga. Bank asing dan perusahaan lain yang menyediakan layanan kepada entitas-entitas ini harus membekukan aktivitas tersebut,” kata Rubio.

Tindakan terbaru Departemen Keuangan ini juga mengikuti langkah yang diambil pada tahun 2025 ketika Washington membatasi visa untuk presiden Kuba dan pejabat tinggi pemerintah lainnya.

Trump telah berulang kali memberi sinyal bahwa pemerintah Kuba bisa menjadi yang berikutnya setelah Venezuela yang akan tunduk pada tekanan AS.