Di Tengah Riuh Geopolitik, Pariwisata Indonesia Tunjukkan Taji

JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah maupun nasional.

Didukung kekayaan alam, budaya, dan beragam destinasi unik, industri ini tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal.

Di tengah persaingan global, tantangan terbesar bukan sekadar mendatangkan lebih banyak pengunjung, melainkan memastikan kualitas destinasi, aksesibilitas, dan pengalaman wisata yang berkelanjutan.

Dengan pengelolaan yang semakin baik dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, pariwisata berpotensi menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi ekonomi lebih besar sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut pariwisata Indonesia tetap tumbuh secara kuat di tengah tekanan geopolitik secara global.

“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Widiyanti dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari hingga April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau tumbuh 8,24 persen persen jika dibanding periode yang sama 2025.

Sementara itu pada kuartal pertama (Q1) Indonesia memperoleh devisa wisata sebesar 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp68,28 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 6,30 persen dibandingkan dengan Q1 2025.

Capaian tersebut harus terus diarahkan agar memberi nilai tambah bagi masyarakat, salah satunya melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan, kata Menpar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata akan terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa wisata.

Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi hingga 30 Mei 2026. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.

Selain desa wisata, pemerataan manfaat pariwisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah terlaksana di 15 provinsi mencatat keterlibatan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM, dengan pergerakan ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.

“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi, juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan ke daerah melalui tugas pembantuan di 38 provinsi. Program itu mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta dukungan untuk kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.

Widiyanti turut menekankan bahwa perekonomian yang melibatkan sektor pariwisata harus memberikan dampak nyata dan mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah.

Di sisi lain, dia menyoroti jika pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karenaitu, Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri, komunitas, dan masyarakat.

"Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ucap dia.