Kemenhaj Cari Formula Penyelenggaraan Haji 2027 terkait Kenaikan Avtur

Selasa, 02 Jun 2026, 03:08 WIB

MAKKAH - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merancang penyelenggaraan ibadah haji untuk2027 dan mengkaji kerangka kerja untuk2028, sebagai langkah antisipasi dini terhadap berbagai tantangan operasional dan finansial.

​Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, salah satu tantangan yang tengah dicarikan solusinya secara lintas sektoral adalah tren kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur), yang secara langsung mempengaruhi komponen biaya haji.

Ket. Foto: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan keterangan kepada awak media di Makkah, Minggu. — Sumber: Antara

​“Teman-teman saat ini sudah mulai merancang untuk 2027 dan 2028. Kita telah mengefisienkan anggaran di berbagai titik secara maksimal. Namun, dengan adanya tantangan harga avtur ini, kita sedang mencari berbagai kemungkinan formula terbaik yang bisa dipakai,” ujar Menhaj di Makkah, Minggu (31/5).

​Dalam proses penyusunan kebijakan finansial jangka panjang tersebut, Kemenhaj akan terus berkoordinasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI.

Kesiapan finansial menjadi faktor krusial, terlebih dengan adanya peluang penambahan kuota haji pada masa depan.

​“Secara teknis operasional, insyaallah kami siap. Namun, yang selalu menjadi pertimbangan utama kami adalah dari sisi finansial, apakah kesiapan BPKH sejalan dengan rencana-rencana tersebut. Ini semua sedang kita petakan,” kata Menhaj.

Komponen biaya penerbangan menjadi salah satu proporsi penyumbang terbesar dalam total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia.

Fluktuasi harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar global, ditambah dengan dinamika nilai tukar mata uang, secara otomatis akan berdampak langsung pada beban biaya yang harus ditanggung.

Jika tidak dimitigasi sejak dini, lonjakan harga avtur berpotensi melambungkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan langsung kepada calon jemaah.

​Dalam ekosistem penyelenggaraan haji nasional, BPKH dan DPR RI memegang peranan vital dalam menentukan struktur pembiayaan.

BPKH bertanggung jawab mengelola dana setoran awal jamaah agar menghasilkan “nilai manfaat” (subsidi) yang digunakan untuk menutup selisih antara biaya riil haji dengan biaya yang dibayar jemaah.

Beban Biaya

Sementara itu, DPR RI berwenang untuk membahas dan menyetujui persentase pembagian beban biaya tersebut, sehingga koordinasi intensif lintas lembaga wajib dilakukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan jemaah maupun mengancam ketahanan kas dana haji.

​Langkah kementerian untuk merancang mitigasi dan efisiensi operasional sejak jauh hari, untuk proyeksi 2027 dan 2028, juga tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia.

Perencanaan finansial jangka panjang sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengamankan kontrak maskapai dan akomodasi di Arab Saudi dengan harga terbaik, tetapi juga demi menjaga prinsip keberlanjutan dana haji.

Hal tersebut penting agar subsidi nilai manfaat tetap dapat dinikmati oleh jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu pada masa mendatang.

Sementara itu, General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Heru Karyadi mengungkapkan sebanyak 34.853 jamaah haji akan kembali pulang ke tanah air mulai 1 hingga 30 Juni 2026 melalui bandara udara terbesar di Indonesia. “Fase kepulangan jemaah haji dimulai pada 1 Juni 2026 melalui Terminal 2F dengan kedatangan kloter pertama dari Jeddah,” ucap Heru di Tangerang, Minggu.

Ia mengatakan, dari total 34.853 haji yang akan kembali ke Indonesia dimulai oleh dua debarkasi yakni Pondok Gede dan Bekasi dengan jumlah 836 orang. “Jumlah tersebut terdiri atas 391 haji Debarkasi Pondok Gede dan 445 haji Debarkasi Bekasi, yang dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines,” katanya.

Ia mengatakan, secara keseluruhan fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang (kloter). Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung.

Kendati demikian, pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas, personel, dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jamaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Ant/S-2

Redaktur: Sriyono

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.