IDI Sebut Dugaan Riset Palsu Coreng Integritas Profesi Dokter

JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kasus dugaan riset kedokteran palsu telah mencoreng integritas profesi dokter di Tanah Air. Kasus ini juga dinilai berpotensi merusak kepercayaan internasional terhadap peneliti nasional.

Demikian disampaikan anggota IDI, Fery Rahman, Kamis (28/5). “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk ranah etik dan integritas akademik,” kata dia.

Apalagi jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan celah riset demi mendapatkan travel grant ke luar negeri. Fery mengatakan pihaknya sepakat dengan sikap Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia yang menyoroti kasus tersebut secara serius.

Menurut dia, hal ini karena dampaknya sangat besar, terutama bagi peneliti muda yang sedang berjuang mencari pendanaan penelitian. “Jangan sampai karena ulah segelintir orang, seluruh peneliti Indonesia ikut dipandang negatif,” ucap dia.

Meskipun demikian, Fery menegaskan kasus tersebut tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh peneliti maupun dokter di Indonesia. “Masyarakat tetap harus memberikan harapan kepada peneliti Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, tiga warga negara Indonesia (WNI) diduga melakukan pemalsuan penelitian pada sebuah simposium tentang penyakit pneumonia di Kopenhagen, Denmark. Mereka diduga melakukan fabrikasi data dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan menggunakan identitas palsu.

Beberapa kali mereka sukses mendapatkan travel grant untuk mengikuti sejumlah konferensi ilmiah di luar negeri. "Bukan nakes tetapi bisa dapat puluhan travel grant selama dua hingga tiga tahun di bidang spesialis kedokteran,” kata warganet.

Seorang peserta simposium asal Indonesia, Wa Ode Dwi Daningrat, akhirnya membongkar kedok mereka. Menurut dia, isi materi presentasi yang disajikan sangat tidak masuk akal.

Wa Ode juga menyoroti kejanggalan lokasi penelitian yang diklaim dilakukan di berbagai penjuru dunia. “Disebutkan seluruh perisetnya berasal dari Indonesia tetapi tidak ada dokumen persetujuan etiknya sama sekali,” ujar dia. ils/I-1