Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. “Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan KNKT,” kata Menhub Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut dia, pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa semata. Tetapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek. Mulai dari sarana dan prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, pengawasan, hingga penataan ruang di sekitar jalur kereta.

Pemerintah, lanjut dia, menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama. Namun demikian, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan sebelum seluruh proses investigasi resmi selesai dilakukan.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mendahului hasil penyelidikan maupun berspekulasi dengan menyalahkan pihak tertentu. Hingga seluruh fakta, data, rekaman, keterangan, dan analisis teknis diperiksa secara menyeluruh.

Dudy menegaskan hasil investigasi KNKT nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memastikan seluruh rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh pihak terkait.

Meski masih menunggu hasil penyelidikan, pemerintah disebut tetap bergerak melakukan berbagai langkah penanganan sejak awal kejadian. Termasuk penanganan korban, pemulihan layanan, pemeriksaan teknis awal, dan pengamanan lokasi kejadian.

Kementerian Perhubungan juga terus berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas. Serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Selain itu, pemerintah memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat yakni melalui evaluasi aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, hingga manajemen risiko.

Evaluasi tersebut juga mencakup pengawasan perlintasan sebidang dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak di luar sektor perkeretaapian. Guna meningkatkan standar keselamatan secara berkelanjutan.

“Setiap masukan dari DPR RI adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan. Dan memastikan layanan transportasi publik berjalan semakin aman, andal, dan dipercaya oleh masyarakat,” kata Menhub.

Dalam kesempatan itu, Dudy turut menyampaikan duka cita dan empati mendalam kepada para korban serta keluarga yang terdampak akibat kecelakaan tersebut yang menimbulkan korban jiwa. Pemerintah juga berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.

Kementerian Perhubungan turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan darurat. Termasuk Basarnas, kepolisian, TNI, tenaga medis, serta berbagai unsur lain yang membantu proses evakuasi korban. ils/I-1