4 Masalah Akut Dibabat Sekaligus, Pemprov Sulbar Gebrak Program Terpadu 2027
Senin, 23 Nov 2026, 01:10 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan penanganan empat persoalan sosial utama—meliputi stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), dan pencegahan perkawinan anak—secara terpadu pada 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Sulbar Amujib dalam keterangannya di Makassar, Minggu (22/11), mengatakan keempat persoalan tersebut saling berkaitan dan menyasar keluarga yang sama sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu.
"Program akan dijalankan melalui inovasi keterpaduan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar akan memberikan layanan maksimal sesuai tugas sektoralnya. Jadwal program, sasaran, dan tindak lanjutnya akan saling terhubung," ujarnya saat rapat pembahasan kerja sama dengan mitra.
Menurut dia, program tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni Sulbar maju dan sejahtera melalui Panca Daya, terutama misi pengentasan kemiskinan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar Rahyati Rauf mengatakan pelaksanaan program akan dievaluasi dan diintervensi bersama sejumlah mitra, yakni Kementerian Agama Sulbar, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, dan perusahaan perkebunan sawit PT Manakarra Unggul Lestari.
"Evaluasi program dilaksanakan agar kendala yang dihadapi, dukungan yang masih dibutuhkan mitra, maupun hasil yang akan dicapai dapat diketahui untuk diatasi," katanya.
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 17 desa dan kelurahan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang menjadi sasaran pelaksanaan program bersama para mitra.
Rahyati mengatakan sejumlah intervensi yang disiapkan meliputi rehabilitasi puskesmas, dukungan bagi kader posyandu, serta pemberian makanan tambahan kepada masyarakat.
Program lainnya mencakup bantuan gizi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan pembangunan rumah tidak layak huni.
Ia menjelaskan data penerima manfaat akan disinkronkan melalui aplikasi program terpadu. Dengan sistem tersebut, mitra diharapkan lebih mudah melaporkan kegiatan, sedangkan pemerintah dapat memantau perkembangan pelaksanaan intervensi secara berkala.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!