BPKAD Yogya Tegaskan Informasi Perubahan Rekening Pajak Daerah Adalah Palsu

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap beragam modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Salah satu modus yang saat ini beredar ialah informasi palsu mengenai perubahan rekening pembayaran pajak daerah yang mencatut nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

Melalui BPKAD, Pemkot Yogyakarta menegaskan seluruh pembayaran pajak daerah hanya dilakukan melalui kanal resmi yang telah ditetapkan pemerintah dan dapat diakses melalui laman bpkad.jogjakota.go.id.

Peringatan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan dari wajib pajak yang menerima pesan singkat, telepon, hingga surat yang berisi informasi adanya pergantian rekening pembayaran pajak.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait penyebaran informasi tersebut.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan BPKAD Kota Yogyakarta. Pembayaran pajak daerah hanya dilakukan melalui kanal resmi yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta,” jelas Andarini di Yogyakarta, Selasa (19/5).

Menurut Andarini, media memiliki peran strategis dalam membantu menyebarluaskan informasi resmi pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap dukungan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang beredar.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan kebijakan perubahan atau pengalihan rekening pembayaran pajak melalui pemberitahuan pribadi, baik melalui telepon, WhatsApp, maupun surat.

“Kalau menerima informasi seperti itu, mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Surat yang mengatasnamakan BPKAD terkait perubahan rekening pembayaran itu adalah surat palsu,” tegasnya.

Andarini menjelaskan pelaku memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan calon korban, mulai dari menghubungi wajib pajak melalui telepon, pesan singkat, hingga mengirim surat yang mencantumkan nama dan tanda tangan Kepala BPKAD. Namun, ia memastikan dokumen tersebut bukan dokumen resmi milik pemerintah.

“Nama saya memang benar, tetapi tanda tangannya berbeda. Bahkan kop suratnya juga sudah salah,” ujarnya.

Sejauh ini, BPKAD belum menemukan adanya wajib pajak yang mengalami kerugian akibat modus tersebut. Sebagian besar masyarakat yang menerima informasi mencurigakan memilih melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPKAD.

“Alhamdulillah sepanjang yang kami telusuri tidak ada korban dari wajib pajak yang membayarkan ke rekening yang dicantumkan dalam surat maupun WA tersebut,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, BPKAD telah memperluas sosialisasi melalui berbagai saluran informasi pemerintah dan media sosial. Selain itu, kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum juga akan dipertimbangkan apabila ditemukan perkembangan lanjutan terkait kasus tersebut.

BPKAD turut mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan kanal resmi dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking Bank BPD DIY, QRIS, maupun virtual account.

Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah layanan perbankan seperti Bank BPD DIY, Mandiri, BNI, BRI, hingga platform digital seperti ShopeePay, GoPay, dan Tokopedia.