Jangan Cuma Duduk di Belakang Meja! Gubernur Banten Desak OPD Cepat Respons Keluhan Warga

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pelayanan publik dengan menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih responsif dan cepat tanggap terhadap persoalan di tengah masyarakat. 

“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Gubernur Banten Andra Soni usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin.

Andra menekankan seluruh jajaran pemerintahan harus menjadi pelayan publik yang mampu memberikan solusi secara cepat, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Selain pembangunan daerah, Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah bersinergi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, kedua program tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat tanggap terhadap berbagai keluhan warga.

“Pesan Pak Gubernur Andra Soni pada saat rapim, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat," ujar Deden.

Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektoral meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, kerawanan pangan, hingga dampak cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, Deden menilai perlu penguatan koordinasi lintas pemerintahan agar kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan selaras serta komprehensif.

Dalam rapat pimpinan tersebut, Pemprov Banten juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Deden mengatakan kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Aset yang baru dibentuk diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset negara sehingga memberi dampak terhadap kemajuan daerah.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bekerja secara akuntabel dan memberikan kontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.

“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM (PT Agrobisnis Banten Mandiri) ada BGD (PT Banten Global Development), terus ada Jamkrida (PT Penjaminan Kredit Daerah). Nah, ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” kata Deden. 

Pemprov Banten saat ini memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) utama yang bergerak di sektor keuangan, agrobisnis, dan pembangunan daerah. Keempat perusahaan tersebut adalah Bank Banten yaitu perusahaan perbankan yang memberikan layanan keuangan dan menjadi identitas serta kebanggaan warga Banten.

Selain itu terdapat BGD yakni perusahaan induk milik daerah yang bergerak di sektor infrastruktur, properti, energi, dan keuangan. Kemudian Jamkrida Banten, lembaga yang berfokus pada penjaminan kredit bagi UMKM dan berbagai sektor usaha, serta ABM yaitu perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis untuk menjaga kedaulatan, stabilitas harga pangan, dan menekan inflasi di wilayah Banten.